Bantuan Transfer ke Desa Simpang Rimba Tahun 2015 Belum Tersalurkan

oleh -631 views

“Karena telah dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang ada sebelum perubahan nomenklatur Perangkat Daerah. Sedangkan yang menjadi permasalahan utama adalah belum tersalurkannya Dana Tahap II Tahun 2015,” kata Marpaung.

Terkait permasalahan ini, tambah Marpaung, mencermati rekomendasi BPK RI serta mempertimbangkan bahwa tindak lanjut penyelesaian proses administratif sudah tidak dapat dilakukan atas perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Tahun 2016, serta memahami kondisi persyaratan yang ada, diantaranya belum terpenuhinya syarat permohonan pencairan tahap dua Tahun 2015, maka kami berpandangan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari punishment kepada desa yang tidak memenuhi kewajiban atau persyaratan pencairan, meskipun dana tersebut tersedia di Pemerintah Kabupaten Basel.

“Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam hal ini bukan pada posisi tidak bersedia menyalurkan dana tersebut, namun akibat kelalaian atau ketidakmampuan desa memenuhi kebutuhan persyaratan pencairannya pada saat itu,” tambah Marpaung.

Lebih jauh Marpaung mengatakan, kondisi tersebut telah menjadi perhatian pihaknya. Dan beberapa waktu yang lalu telah dibahas secara internal bersama Tim Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat dengan mempertimbangkan langkah penghapusan kewajiban utang tersebut melalui mekanisme administratif bersama dengan DSPPPAPMD dan Bakuda.

“Namun hasil telaah dimaksud agak tertunda sementara, mengingat Ketua Tim P2UPDnya sedang mengikuti Diklat,” pungkas Marpaung seraya memastikan hal tersebut tidak akan menjadi temuan atau rekomendasi BPK pada tahun depan. (Mar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *