Banyak Proyek Pembangunan di Pemkab Bangka Tengah Tanpa IMB

oleh -153 views

*Hasan Basri: Setiap Banguan yang Baru Wajib Memiliki IMB Apalagi Proyek dari Pemerintah

KOBA, BERITABANGKA.COM — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah masih terus melakukan pembangunan baik skala kecil maupun besar. Namun sangat disayangkan masih banyak proyek pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Menurut Kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hasan Basri mengatakan, setiap banguan yang baru wajib memiliki IMB apalagi proyek dari pemerintah.

“IMB harus ada di setiap bangunan yang baru apalagi proyek pemerintah, ini sifatnya wajib. Yang bener aja proyek ratusan juta bahkan milyaran untuk urus IMB saja tidak mau,” ungkap Hasan Kepada Beritabangka.com, Senin,(14/10/2019).

Ia menambahkan, seharusnya proyek pembangunan dari pemerintah harus menjadi contoh kepada masyarakat untuk dapat melengkapi IMB.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTK), Hj Kartina mengatakan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib ada baik secara pribadi maupun proyek pemerintah.

“IMB merupakan suatu kewajiban baik masyarakat, swasta maupun pemerintah harus ada IMB nya. Namun jika suatu proyek pembangunan tidak memiliki IMB maka harus diusulkan karena untuk proyek pembangunan pemerintah gratis tidak ada biayanya,” ulasnya.

Hj Kartina menambahkan untuk jenis perizinan itu diantaranya izin praktek dokter, apoteker, bidan, tenaga teknis kefarmasian, apotik, operasional optik, izin usaha kerja mikro, tenaga kerja sanatarian, praktek perawat, kerja perawat, kerja nutrisonis gizi, psiotrapis, teknis elektromedis, laboratorium, operasional klinik, hingga izin mendirikan bangunan (IMB).

Lanjutnya, izin lainnya ialah IUJK, SIUP, SIUP MB, TDP, TDG, TDI, IUI, izin pemanfaatan air limbah aplikasi tanah, izin usaha lingkungan, jasa perjalanan wisata, jasa makan dan minum, izin menyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, SPA salon, jasa penyediaan akomodasi, izin usaha tempat minuman beralkohol dan izin prinsip penaman modal.

“Kita dorong semua masyarakat baik swasta maupun pemerintah untuk menjalankan aturan dan mengurus semua perizinan untuk kemajuan Kabupaten Bangka Tengah,” tukasnya. (frd)