Dalam Sidang Adjudikasi, Permohonan Tiga Partai Ditolak Bawaslu

oleh

Muntok, Beritabangka.com – Partai PKB, Demokrat dan Perindo yang bersengketa dengan KPU Babar mengajukan permohonan dan secara resmi ditolak oleh Majelis Sidang Adjudikasi (Bawaslu Babar) pada tahap pembacaan putusan, Rabu (26/09) di Sekretariat Bawaslu Bangka Barat.

KPU Babar beberapa hari lalu menyatakan salah satu Baceleg dari tiga partai tersebut TMS. Selanjutnya Ketiga Parpol mengajukan permohonan yang sama, yakni memasukkan Bacaleg yang bersangkutan ke dalam DCT agar bisa ikut dalam kontestasi Pileg 2019 nanti.

Setelah menjalani beberapa tahapan sidang kemudian Majelis Sidang menimbang fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada tidak mendukung untuk mengabulkan permohonan tiga partai tersebut.

“Ketiga (Partai) ini sama saja, tidak melampirkan berkas dari awal bahwa yang bersangkutan (Bacaleg) merupakan mantan terpidana, dan terpidana sesuai aturan di PKPU 20 yang bersangkutan sebagai Bacaleg wajib melampirkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, ini mereka baru melampirkan setalah ada laporan atau tanggapan dari masyarakat,” jelas Erika, Komisioner Bawaslu Babar mengenai sebab Bawaslu tolak permohonan Perindo, PKB dan Demokrat.

Disamping itu, Pardi Ketua KPU Babar secara terpisah saat diwawancarai mengatakan bahwa proses penyelesaian sengketa pemilu di Babar ini cukup melelahkan karena ada tiga partai yang bersengketa dan di lakukan secara maraton selama 12 hari.

“Apapun hasilnya kami akan tetap menerima, karena bagi KPU apapun hasil dari sidang Adjudikasi tetap harus kami laksanakan,” ujarnya.

Sidang pembacaan putusan terhadap Muswandi dari PKB, Rusdian dari Demokrat, Zainal Arifin dari Perindo yang berlangsung dari pukul 13.50 sampai 20.30 Wib dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Bawaslu.

Namun Erika juga mengatakan ada kemungkin ketiga Partai tersebut mengajukan koreksi terkait putusan Bawaslu yang menolak sepenuhnya permohonan mereka.

“Kami tetap menunggu, karena aturannya satu hari kerja setelah diumumkan, koreksi disampaikan ke kita, dan kita lanjutkan ke Bawaslu RI, levelnya di Bawaslu RI,” jelasnya.

Reporter : Oma Kisma

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *