Keluhkan Aktifitas TI, Masyarakat Lubuk Besar Datangi DPRD Babel

oleh -60 views

PANGKALPINANG, BERITABANGKA.COM – Sejumlah masyarakat Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) mengadu ke DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait aktivitas penambangan timah yang diduga ilegal, Senin (8/4/2019).

Kedatangan warga langsung disambut Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya.

Dalam pertemuan itu, warga melaporkan kawasan yang digarap tambang dengan sistem rajuk lengkap dengan alat beratnya yang merambah kawasan hutan mangrove yang berada di Kuruk.

Tokoh masyarakat Lubuk Besar, Amzar, mengatakan, seluruh masyarakat Lubuk Besar bersepakat untuk membersihkan kawasan Kuruk dari segala aktivitas pertambangan.

“Setelah melakukan musyawarah, disepakati tidak ada aktivitas tambang di kawasan Kuruk dan pemilik tambang untuk segera mengangkat semua peralatan tambang di kawasan Kuruk,” ujarnya.

Ia berharap, ada solusi dari pertemuan dengan DPRD Babel terkait persoalan ini agar hutan lindung tersebut terbebas dari aktivitas penambangan pasir timah yang sudah berlangsung tiga minggu ini. Terlebih yang menambang diakuinya bukan warga asli Lubuk Besar.

“Yang nambang bukan orang desa kami, tapi orang desa tetangga. Untuk kami meminta ini ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Kami menolak hutan bakau ditambang,” pintanya.

Danil, warga lainnya juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menyayangkan persoalan ini tidak selesai di tingkat desa maupun di kecamatan.

“Musyawarah sudah kami lakukan Jumat kemarin, sepakat tidak ada lagi aktivitas disitu. Namun sampai hari ini bukannya angkat kaki, aktivitas (tambang) makin bertambah,” tuturnya.

Bahkan diakuinya, warga Lubuk Besar kini kian resah dengan kehadiran sejumlah preman yang diduga sengaja didatangkan pengusaha tambang itu.

Selain itu, diduga ada keterlibatan aparat penegakan hukum yang membekingi aktivitas penambangan tersebut.

“Kalau tidak diselesaikan, bisa-bisa perang pak, kami tidak mau sesama kami ribut,” sebutnya.

Menanggapi persoalan itu, Didit menegaskan wilayah hutan lindung tidak boleh ditambang.

Ia pun menyesalkan ada unsur beking membeking di aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Kita harap ini segera ditindaklanjuti, jika wilayah hutan lindung tidak boleh terjamah,” tukasnya seraya mengatakan, akan segera koordinasi dengan Komandan Komando Resor Militer (Korem) dan Kapolda terkait ada pembekingan dari aparat.

Ia pun berpesan kepada masyarakat agar tenang dan jangan terpancing emosi dalam menyikapi masalah ini.

“Jangan kedepankan emosional. Nggak usah ribut-ribut, percuma, kalah jadi abu menang jadi arang. Kita akan cari solusinya. Lakukan secara persuasif, kita percaya hukum merupakan panglima tertinggi di negeri ini. Jika masih membandel kita minta ini ditindak tegas,” ungkap Didit.

Didit juga menambahkan, daerah Lubuk rawan banjir.

“Jangan sampai pemerintah sudah membangun infrastruktur tetapi rusak karena banjir yang disebabkan aktivitas pertambangan di hutan lindung,” tukasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *