Wawako Sampaikan Tiga Raperda di Rapat Paripurna DPRD

oleh -405 views

PANGKALPINANG, BERITABANGKA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Paripurna XXIII Masa Persidangan III Tahun 2019, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (20/05/19).

Dalam agenda rapat paripurna kali ini dilakukan penyampaian penjelasan Walikota Pangkalpinang terhadap 3 (tiga) Raperda dan Pandangan Umum Fraksi terhadap 3(tiga) Raperda tersebut.

Wakil Walikota Pangkalpinang M Sopyan dalam sambutannya menyampaikan, sebagai eksekutif pihaknya menyampaikan tiga Raperda Kota Pangkalpinang kepada Legislatif.

Tiga Raperda itu yakni Raperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Raperda Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Tentang Penataan Pemakaman.

“Menurut UUD Tahun 1945 disebutkan Indonesian merupakan negara hukum, salah satu ciri negara hukum adalah tertib hukum.Tertib hukum yang dimaksud adalah konsep yang berkaitan dengan hukum sebagai norma tertulis oleh karena itu selalu di asosiasikan dengan kepastian hukum,” katanya.

Disampaikannya, pengajuan Raperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Pangkalpinang No 17 Tahun 2011 tentang retribusi jasa usaha didasarkan pada adanya perubahan pada beberapa subtansi yaitu adanya perubahan jumlah petak pada bangunan kios dikarenakan adanya penyerahan kios dari bidang aset kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Selain itu, adanya perubahan subtansi dalam pasal yang mengatur mengenai tarif retribusi rumah potong hewan serta adanya penambahan objek kekayaan daerah berupa pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat maupun laboratorium lingkungan dan juga pelayanan kemetrologian serta adanya pengahapusan pasal yang mengatur mengenai retribusi kepelabuhan.

“Dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan di daerah kota Pangkalpinang,” kata Sopian.

Mengenai lahan pemakaman, justru terkendala oleh warga yang menolak untuk dijadikan tempat pemakaman umum. Sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat proses pengembangan atau perluasan lokasi pemakaman yang berdampak pada pelayanan publik yang kurang optimal.

Ia berharap ketiga Raperda tersebut dibahas oleh anggota dewan bersama dengan eksekutif dan pada akhirnya dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

(DS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *