200 Triliun untuk Bangka Belitung Mana?

banner 468x60

BANGKA BELITUNG – Pemerintah pusat getol mengumumkan penyaluran dana segunung Rp200 triliun guna menggenjot UMKM di seluruh Indonesia.

Janji manis itu terdengar menggoda di telinga orang Jakarta, hingga ke telinga masyarakat Pulau penghasil timah di Kepulauan Bangka Belitung, bunyinya cuma bergema kosong.

Pelaku usaha mikro di Babel kompak bilang “Mana buktinya?”

Sementara di pasar-pasar tradisional Sungailiat sampai Mentok dan Toboali, cerita yang sama terus berulang. Pedagang kaki lima, pengrajin kerupuk cumi, hingga pemilik warung kopi kecil mengaku belum pernah “mencium bau” bantuan tersebut.

“Katanya sudah cair triliunan, tapi dompet saya masih bolong,” keluh Yanti (42), pedagang ikan asin di Pasar Kite Pangkalpinang, sambil tertawa getir.

Anggota DPD RI Babel: “Jangan Jual Data, Kasih Solusi Nyata!”

Dinda Rembulan Emron, legislator DPD RI dari Dapil Bangka Selatan, tak bisa tinggal diam. Menurutnya, angka-angka gemilang yang sering dilontarkan pemerintah pusat terasa seperti dongeng sebelum tidur bagi warga Babel.

“Kalau masih banyak yang mengeluh berarti ekonomi sedang turun. Kalau keluhannya hilang, baru bisa dibilang membaik. Logikanya sesederhana itu,” tegas Dinda melalui keterangannya, Selasa (18/11/2025).

Wanita yang dikenal vokal ini bahkan membeberkan data pahit terkait pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung triwulan III-2025 hanya 3,15%, terendah di Pulau Sumatera.

Angka ini jauh di bawah provinsi tetangga seperti Sumsel (4,98%) maupun Riau (4,57%).

“Dengan pertumbuhan terendah se-Sumatera, seharusnya Babel jadi prioritas, bukan cuma kebagian remah-remah,” sergah Dinda.

Realita Lapangan vs Laporan Resmi Bank

Indonesia dan beberapa lembaga survei nasional memang mencatat tren pemulihan UMKM secara umum. Tapi di Babel, cerita lapangan berkata lain. Kredit macet UMKM naik 12% dalam setahun terakhir

Omzet pedagang pasar turun rata-rata 25-40% sejak awal 2025

Bunga KUR yang dijanjikan 6% ternyata banyak berujung 9-12% di lapangan karena biaya administrasi dan “titip absen”

“Kalau Rp200 triliun benar-benar sudah mengalir, buktikan dong di Babel. Jangan cuma lempar angka besar terus kami disuruh tepuk tangan,” tandas Dinda.

Yang Dibutuhkan UMKM Babel Bukan Janji, Tapi Aksi Menurut Dinda dan para pelaku usaha, ada tiga “penyakit kronis” yang harus segera diatasi. Akses modal yang masih berbelit dan penuh syarat

Pendampingan usaha yang nyaris nol di tingkat desa/kelurahan

Insentif riil berupa pembebasan pajak daerah dan subsidi listrik untuk usaha mikro

Tanpa ketiga itu, kata Dinda, “Babel bukan hidup dari data statistik, tapi dari perut yang harus diisi tiap hari”.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian Keuangan terkait pinjaman dari Bangka Belitung ini.

Yang pasti, di ujung timur Sumatera ini, harapan akan “suntikan Rp200 triliun” masih terasa seperti mimpi di siang bolong. (*)

 

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 300×250