Dewas KPK Sebut Surat Izin Penggeledahan Bersifat Rahasia

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pemberian izin terkait penyadapan, penggeledahan dan penyitaan merupakan informasi yang bersifat rahasia.

Hal ini merupakan kebutuhan penyelidikan dan penyidikan bahkan termasuk ke dalam berkas perkara yang nantinya dibawa ke pengadilan.

Tumpak menjelaskan hal tersebut terkait polemik penggeledahan perkara dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024.

“Dia termasuk yang dikecualikan dari UU Keterbukaan Informasi Publik,” kata Tumpak di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi Jakarta, Selasa (14/1).

Dijelaskan Tumpak pihaknya sudah berdiskusi dengan bagian Deputi Penindakan KPK dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna membahas mekanisme perizinan.

Segala bentuk penindakan yang harus melalui persetujuan dewan pengawas disepakati tidak menghambat kinerja KPK.

“Kami memberikan izin 1 x 24 jam paling lama dan saya jamin itu bisa kami laksanakan. Kita sudah bicarakan. Jadi, tidak ada dewas memperlambat, memperlama kasus,” beber tumpak.

Terkait dengan penggeledahan kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, Tumpak memastikan semuanya telah mendapat perizinan dari dewan pengawas.

“Tanya saja penyidik pas menggeledah itu. “Hey penyidik, kamu menggeledah apakah sudah ada izin dari dewas? Nah, silakan saja (tanyakan) dan pasti kalau mereka menggeledah, pasti sudah ada izin,” kata dia.

Sumber: cnnindonesia