Transformasi Digital untuk Inklusi Keuangan dan Pemulihan Ekonomi

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan pentingnya peranan teknologi informasi inklusi keuangan dalam program percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Hal itu dsampaikannya pada acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia Fintech Society (IFSoc) dengan tema “Peranan Fintech dalam Transformasi dan Pemulihan Ekonomi Nasional”, secara virtual pada Senin (09/11).

“Anggaran PEN sebesar Rp695 triliun kita siapkan untuk belanja menangani Covid. Belanja untuk menangani Covid ini kita bagi dalam 6 bidang pengeluaran yang kita gunakan yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral, UMKM, korporasi dan insentif usaha. Sebagian besar dari seluruh pengeluaran ini kita jalankan dengan menggunakan teknologi informasi,” jelas Wamenkeu.

Wamenkeu mengambil contoh penggunaan teknologi informasi pada pelaksanaan program kartu prakerja yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial. Sebagian besar masyarakat yang menjadi pengguna Kartu Prakerja sebelumnya tidak memiliki rekening di bank.

Namun sekarang mereka wajib memiliki rekening di bank karena itu adalah salah satu syarat untuk bisa mengikuti program ini. Demikian pula dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Para penerima bansos juga wajib memiliki rekening bank karena salah satu cara penyalurannya adalah melalui rekening penerima langsung.

“Lalu pemerintah juga menjalankan bantuan presiden untuk usaha produktif yang salah satu prasyaratnya adalah memiliki rekening koran, sehingga bisa disalurkan lewat rekening perbankan,” tambah Wamenkeu.

Dalam kesempatan itu, Wamenkeu juga mengatakan bahwa pemerintah sejak beberapa tahun terakhir juga menggunakan financial technology (fintech) untuk melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia, sekaligus juga memitigasi timbulnya resiko yang akan muncul. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting dan perlu untuk terus ditingkatkan. Selain itu, penguatan pengawasan fintech serta peraturan pendukung pengawasan fintech tersebut harus disiapkan.

Wamenkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung pembangunan insfrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Pada APBN tahun mendatang, pemerintah mengalokasikan belanja untuk IT cukup tinggi dan tersebar di berbagai macam kementerian. Alokasi anggaran IT ini disebutnya tidak hanya spesifik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika saja, tetapi juga di kementerian-kementerian lain yang membangun infrastruktur IT.

Wamenkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan untuk pembiayaan, bahkan juga support untuk sektor pendidikan untuk bisa mengakses bantuan internet pendidikan. Menurut Wamenkeu, pemerintah bukan hanya ingin mendorong perkembangan fintech saja tetapi juga ingin mendorong transformasi digital dari perekonomian Indonesia.

“Kalaupun kita nanti bisa menyelesaikan pandemi ini, maka transformasi digital harus menjadi bagian dari Indonesia masa depan. Tentu salah satunya adalah di sektor keuangan. Namun yang penting adalah transformasi digital, dimana setiap orang bisa ikut serta dan mendapatkan akses dalam kegiatan ekonomi yang semakin lama (berubah) semakin digital,” jelas Wamenkeu. (nug/hpy/nr)

Sumber: kemenkeu.go.id