AKSI puluhan masyarakat yang menolak aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) PT Timah Tbk di perairan Laut Belo Senin (28/12) kemarin mendapat perhatian Wakil Ketua II DPRD Bangka Barat, Miyuni Rohantap.

Disampaikan Miyuni, dirinya bersama Wakil Ketua I Oktorazsari dan anggota DPRD lainnya sudah membahas permasalahan tersebut. Pihaknya meminta agar PT Timah Tbk dengan KIP-nya tidak beroperasi di wilayah tangkap nelayan.

“Terkait ini kami mengharapkan PT Timah janganlah sampai beroperasi di wilayah tangkap nelayan karena akibat KIP itu memang hasil tangkapannya menurun dan mereka menjadi terganggu,” kata Miyuni via telepon, Selasa ( 29/12).

Miyuni juga mengatakan sebelumnya DPRD Babar sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan menghasilkan dua rekomendasi.

Pihaknya juga telah bersurat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai langkah pengawalan aspirasi masyarakat nelayan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan rekomendasi hasil rapat.