Hasil Kesepakatan DPRD dan TAPD Kabupaten Bangka Selatan Terkait Honorer

  • Whatsapp

DPRD Kabupaten Bangka Selatan meminta Pemerintah Kabupaten setempat tidak memangkas pegawai honorer di sektor-sektor pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan Dukcapil.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samson Asrimono, SE. Permintaan disampaikan para wakil rakyat ini saat Rapat Badan Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2021 dan 7 Reperda lainnya, Rabu (30/12/2020) di Kantor DPRD Bangka Selatan.

Bacaan Lainnya

“Kami minta tidak apa pemangkasan pegawai honorer untuk pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Dukcapil,” kata Samson, politisi Partai Demokrat, Rabu (30/12/2020).

Hal senada juga disampaikan Abu Hairi, Anggota Komisi 2, Anggota Banggar, dan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bangka Selatan saat menjawab pertanyaan wartawan soal pemangkasan honorer.

Menurut Abu Hairi telah ada kesepakatan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka Selatan terkait masalah honorer salah satunya pada bidang pelayanan publik agar tidak terjadi pemangkasan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 Komentar

  1. Kalo harus seperti ini (honorer dirumahkan) kenapa sebelumnya menerima honorer seenaknya tanpa ada pertimbangan? Kan kasihan yg honorer yg sudah lama bekerja sudah sampe belasan tahun jadi imbasnya juga. Dan untuk para atasan yg menyeleksi nama-nama para honorer seharusnya dilihat dulu/ diseleksi dengan baik bagaimana para honorer ini bekerja di lapangan bukan malah seenaknya mengeluarkan mereka tanpa ada alasan dan permohonan maaf. Maaf sebelumnya tolong di tindak lanjuti lagi, di pertimbangkan lagi. Saya selalu honorer ikut kecewa dengan sikap atau aturan pemerintah yg seperti ini. Terimakasih

  2. Apapun alibinya para petinggi/pejabat daerah,saat ini ataupun sampai detik ini masyarakat atau lebih tepatnya kami,sbg rakyat jelantah sudah tidak percaya apapun KPD pemerintah,terbukti dr pemilu ataupun pilkada,dr jumlah rata-rata DPT di tiap TPS yg memberikan suaranya maksimal 60 persen itupun krn adanya money politic,apalagi bicara masalah anggaran,sejak sekitar 12tahun lalu Basel telah mengalami devisit,itupun para pejabatnya masih membelanjakan uang daerah secara tidak jelas,salah satu contoh kecilnya dg membelikan kendaraan dinas,fasilitas penunjang lainnya yg terbilang mewah,anggaran yg dipakai utk covid19 diperkirakan mencapai puluhan milyar,tp nyatanya apa yg hasilnya,tidak tertutup kemungkinan dialihkan ke….,apalagi skrg kejaksaan dan kepolisian bisa menggunakan APBD yg di putuskan oleh presiden beberapa waktu lalu.berkesempatan besarlah para petinggi-petinggi daerah membengkakkan rekening mereka secara berjamaah.apa jadi nantinya kita dan anak cucu kita kelak jika sekrang saja kita hampir mengalami bencana nasional dg pemutusan hubungan kerja yg jumlahnya mencapai ribuan.sungguh malang nasib Galang Rambu Anarki yg lahir di awal januari……salam rakyat jelatah

  3. Tidak ada perbedaan antara honorer lama atau yg baru, yg ada harusnya terlihat bagaimana cara kami (Honorer) di lapangan bekerja dgn berusa sebaik-baiknya, keputusan seperti ini terlalu emosional bagi kami takyat jelatah, semoga para petinggi yg terlibat dalam pengambilan keputusan benAr2 terbuka pikiran dan hatinya dalam memutuskan/memberikan keputusan yg tidak merugikan kami (honorer), tolong diberikan kejelasan yg sejelas2 mungkin agar kami tidak menerka2 dan tidka pula berpikir negatif terhadap para petinggi yg terlibat langsung. Kedepannya harapan kami (honorer) bagaimana pun keputusannya nanti kami berharap agar kami bisa kembali bekerja bagaimana sebelumnya, sebelum keputusan seperti ini datang membuat mental kami gusar dag dig dug di awal januari ini. Trimakasih