DPRD Kabupaten Bangka Selatan meminta Pemerintah Kabupaten setempat tidak memangkas pegawai honorer di sektor-sektor pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas, dan Dukcapil.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Samson Asrimono, SE. Permintaan disampaikan para wakil rakyat ini saat Rapat Badan Anggaran dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi di Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2021 dan 7 Reperda lainnya, Rabu (30/12/2020) di Kantor DPRD Bangka Selatan.

“Kami minta tidak apa pemangkasan pegawai honorer untuk pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Dukcapil,” kata Samson, politisi Partai Demokrat, Rabu (30/12/2020).

Hal senada juga disampaikan Abu Hairi, Anggota Komisi 2, Anggota Banggar, dan Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bangka Selatan saat menjawab pertanyaan wartawan soal pemangkasan honorer.

Menurut Abu Hairi telah ada kesepakatan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bangka Selatan terkait masalah honorer salah satunya pada bidang pelayanan publik agar tidak terjadi pemangkasan.