Masa Persidangan II DPRD Kota Pangkal Pinang Gelar Rapat Paripurna Ke-16

  • Whatsapp

BERITA BANGKA.COM,PANGKAL PINANG–

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang menggelar rapat Paripurna ke-16 masa persidangan II, Senin (17/5/2021) di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang.

Bacaan Lainnya

Rapat paripurna tersebut dengan agenda penyampaian dan penjelasan Walikota Pangkalpinang terhadap Tiga Raperda dan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 3 Raperda DPRD Kota Pangkalpinang.

Tiga Raperda tersebut yaitu Raperda Nomor 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang tahun
2018-2023.

Raperda tentang pencabutan
peraturan daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 tahun 1995 tentang Pencegahan dan larangan pelacuran atau kegiatan sejenis dan Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza mengatakan, tiga Raperda tersebut akan disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pangkalpinang dan fraksi di DPRD akan menyampaikan pemandangan umum terhadap 3 Raperda.

Sementara itu Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Muhammad Sopian menjelaskan, jika ada peraturan perundang-undangan lama dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, maka peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang
tidak diperlukan itu.

“Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan,” kata Sopian.

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 dikarenakan pada tahun 2018 Pemkot Pangkalpinang
telah menetapkan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Prostitusi Dan Perbuatan Asusila.

“Sehingga dengan demikian untuk kepastian hukum dan tidak adanya tumpang tindih aturan, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu dalam Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang perlu dicabut,” ungkapnya.

Selain itu, Raperda
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2011 karena telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Ia berharap, tiga Raperda tersebut segera dibahas fraksi DPRD Kota Pangkalpinang agar disetujui menjadi Peraturan Daerah.

“Besar harapan kami agar tiga Raperda tersebut dapat segera dibahas oleh DPRD, bersama dengan eksekutif agar pada akhirnya menjadi perda,” kata Sopian.

Pos terkait