Pejabat Eselon III Buat Radmida Heran

  • Whatsapp

BERITA BANGKA.COM,PANGKAL PINANG–

Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam mengaku heran lantaran banyak pejabat Eselon III atau setingkat kepala bidang sering tidak lulus setiap mengikuti sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Bacaan Lainnya

Pasalnya, sejauh ini diketahui banyak pejabat setingkat eselon III pada OPD di Lingkup Pemkot Pangkalpinang belum juga memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.

Kekurangan pejabat yang belum tersertifikasi itu terungkap saat FGD Penerangan Hukum dalam Pengamanan Pembangunan Strategis di wilayah Pemkot Pangkalpinang dengan Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Selasa (25/5/2021).

“Kenapa PPK itu banyak yang tidak mau menjadi PPK, karena tidak semua ASN atau pejabat eselon III punya sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga yang punya hanya beberapa orang semua pekerjaan ditumpukan kepada beberapa orang itu saja, sehingga dilimpahkan ke bidang lainnya,” kata Radmida dalam keterangannya.

“Selama ini banyak yang ikut tapi banyak juga yang enggak lulus, ada juga yang lulus. Tapi kebanyakan yang enggak lulus. Saya enggak ngerti enggak lulus itu sengaja enggak diluluskan atau memang enggak punya kemampuan untuk lulus,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Untuk itu, Radmida pun menegaskan pejabat eselon III kini wajib memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Sehingga tanggungjawab pada pejabat yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke bidang lainya.

“Ya, saya berharap semua Eselon III itu. Ini dua kali diingatkan untuk mempunyai sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa supaya tanggung jawab di bidangnya jangan dilimpahkan ke bidang yang lain,” kata dia.

“Pada saat seseorang orang mau menerima jabatan itu dia juga harus bertanggungjawab. Kalau gak bisa bilang, karena ada orang lain yang mau dan mampu melaksanakan itu,” katanya.

Adapun jika pejabat setingkat eselon III membandel tidak mengikuti sertifikasi, kata Radmida, maka yang bersangkutan akan diberikan surat peryataan.

“Surat pernyataan, bisa saja diganti dengan orang yang mau dengan kompetensi dan punya sertifikat. Kegiatan sertifikasi ini dari LKPP langsung,” ujarnya.

Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan program prioritas atau visi Presiden Jokowi-Maaruf Amin yang ditindaklanjuti dengan program prioritas Jaksa Agung

Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan visi Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin yang ditindaklanjuti dengan program prioritas Jaksa Agung untuk mengamankan pembangunan di daerah maupun investasi di daerah.

Sejauh ini baru terdapat 7 OPD yang mengajukan masuk dalam Pembangunan Strategis di Pemkot Pangkalpinang.

“Jumlah sementara yang sudah mengajukan ada 7 OPD. Itu yang kita ajukan dan sudah ditetapkan itu krusial semua,” kata Radmida

Pos terkait