BERITA BANGKA.COM,PANGKAL PINANG–

Pemerintah Kota Pangkalpinang menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2021, Kamis (12/8/2021) di ruang Rapat Paripurna DPRD Pangkalpinang.

Wakil Walikota Pangkalpinang, M Sopian menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD ini dilakukan karena adanya penyesuaian akibat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Hal itu sebagaimana oleh beberapa hal yang telah di persyaratkan dalam Permendagri Nomor 77 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kebijakan-kebijakan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, lebih bersifat penyelarasan anggaran program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan kebijakan umum APBD 2021,” kata Sopian dalam sambutannya.

Dijelaskan Sopian, KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 diestimasikan mengalami kenaikan, semula dianggarkan sebesar Rp.890,70 miliar, berubah menjadi Rp916,94 miliar, bertambah sebesar Rp26,24 miliar.

Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari PAD semula ditargetkan sebesar Rp137,42 miliar, berubah menjadi sebesar Rp142,40 miliar, bertambah sebesar 4,98 miliar,

Pendapatan Transfer pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 semula ditargetkan Rp753,29 miliar berubah menjadi sebesar Rp739,40 miliar, berkurang sebesar Rp13,88 miliar.

Berkurangnya Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula dianggarkan sebesar Rp691,74 miliar berubah menjadi sebesar Rp674,31 miliar, berkurang sebesar Rp17,43 miliar.

Rencana Alokasi Belanja pada Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 semula dianggarkan sebesar Rp935,09 miliar, berubah menjadi sebesar Rp1,08 triliun, bertambah sebesar Rp114,97 miliar.

“Penambahan ini dialokasikan untuk memenuhi pendanaan belanja wajib mengikat seperti belanja kebutuhan listrik, air, telepon, kekurangan belanja gaji dan tunjangan pegawai, membiayai kegiatan yang telah mendahului perubahan untuk penanganan pandemi COVID 19 dan mendukung program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan pemerintah pusat,” tukasnya.