Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid Percepat RDTR Untuk Kawasan Industri Strategis Sadai

banner 468x60

JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan pembahasan lima rancangan RDTR dari empat kabupaten.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor ini sebagai upaya mewujudkan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di empat daerah.

Bacaan Lainnya
banner 468x60

Rancangan RDTR itu diantaranya RDTR Kawasan Tukak Sadai Kabupaten Bangka Selatan, RDTR Kawasan Perkotaan Sokaraja Kabupaten Banyumas, RDTR Kawasan Perkotaan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, RDTR Kawasan Perkotaan Soreang Terpadu Kabupaten Bandung, serta RDTR Wilayah Perencanaan Baleendah Kabupaten Bandung.

Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid yang hadir secara langsung memaparkan bahwa salah satu tujuan disusunnya RDTR Kawasan Tukak Sadai sebagai tindak lanjut dalam mendukung Industri Sadai dengan tujuan pengembangan kawasan di sekitar Industri Sadai.

Hal ini dilakukan mengingat Kawasan Industri (KI) Sadai merupakan salah satu kawasan industri prioritas dalam program strategi nasional.

“Kawasan Tukak Sadai mempunyai lokasi yang strategis dengan beragam potensi yang dimiliki. Melalui penataan ruang, kami berharap potensi yang ada dapat dimaksimalkan guna meningkatkan investasi bagi Kabupaten Bangka Selatan,” kata Bupati Bangka Selatan seperti dikutip dari laman Facebook Ditjen Tata Ruang, Rabu (23/11/2022).

Menurut Riza RDTR Kawasan Tukak Sadai lebih mengutamakan sektor industri pada pengembangan kawasannya.

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hardiyawan menjelaskan bahwa pada hakikatnya masing-masing kepala daerah memiliki satu tujuan penataan ruang dalam RDTR yang sama.

Tujuan itu yakni untuk mensejahterakan masyarakat dengan mewujudkan pengembangan wilayah melalui penataan ruang.

“Untuk mengatasi urgensi penyelenggaraan RDTR di daerah, kita harus saling bekerjasama dan berkomitmen dalam mempercepat penyusunan RDTR,” jelas Dwi Hardiyawan.

Dia berharap RDTR ini nantinya bisa terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) agar proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di daerah dapat dilakukan melalui Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR), sehingga proses perizinan di daerah menjadi lebih mudah dan gerbang investasi akan terbuka seluas-luasnya.

Direktur Bina Perencanaan Daeran Wilayah I, Reny Windyawati ikut hadir dan memimpin jalannya diskusi yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir baik dari kementerian/lembaga maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari masing-masing wilayah perencanaan. (***)

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang RI 

Pos terkait

banner 468x60