BANGKA SELATAN – Lima gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Bangka Selatan menyurati DPRD Bangka Selatan, Kamis (8/6/2023).

Perwakilan Ormas dan LSM Muhammad Rosidi mengatakan, surat yang dilayangkan ke DPRD Bangka Selatan berupa tuntutan tentang pelaksanaan pokok pikiran DPRD.

“Surat tersebut merupakan audiensi tuntutan tentang tranparansi pelaksanaan Pokir DPRD agar pelaksanaan nya sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga bukan untuk dikuasai oleh dewan itu sendiri,” ujar Rosidi ke media ini, Rabu (7/6) kemarin.

Namun demikian tambahnya, hingga kini surat dari 5 Lsm dan Ormas yang tergabung adalah LSM Gempal, Bela Negara, PAM SH Basel, PPM, dan FBRB belum ditindak lanjuti oleh DPRD Bangka Selatan dan terkesan diabaikan.

“Pokir ini kan pelaksanaannya di dinas bukan untuk dikuasai dewan, mengingat di dinas kan ada penanggung jawabnya jadi berikan lah keleluasaan opd melaksanakan kewajiban mereka,” kata Rosidi.

Menurutnya, segala bentuk aspirasi dari masyarakat agar segera ditindak lanjuti mengingat peran penting wakil rakyat sangat berpengaruh pada pembangunan daerah ini.

“Kami juga masyarakat, kami tau seperti apa mekanisme pelaksanaan pokir seperti apa. Dan pokir ini menurut undang undang memang sah namun kalau dibelokkan jadi haram,” tukas Rosidi.