TOBOALI, BERITABANGKA.COM – Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid didesak agar merombak kabinet unggulan yang disusunnya, Desakan itu mendasar lantaran masih ditemukanΒ  pegawai pada Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selalu bolos masuk kerja.

Diketahui, pejabat yang jarang ngantor atau selalu bolos masuk kerja itu adalah Sekretaris Dinas PUPR kabupaten Bangka Selatan bernama Juniwar.

Padahal, UU kepegawaian jelas mengatur, bahwa pegawai wajib melaksanakan kewajibannya untuk masuk kantor pada saat jam kerja. Namun kenyataannya masih banyak pegawai yang di maksud kangkangi aturan UU kepegawaian.

IMG 20231024 145533 1698176958069Situasi salah satu ruang bidang pada Dinas PUPR Kabupaten Bangka Selatan lengang tak berpenghuni hanya lalu lalang cleaning service dan para honorer kantor itu, (foto: Try Berita Bangka)

Lantas berapa kerugian negara ?, atas uang rakyat dipergunakan untuk membayar gaji para pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang selalu mangkir dalam bekerja.

Sub Bidang Kepegawaian PUPR Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Susilawati SIP membenarkan, bahwa Sekdin Dinas PUPR itu memang jarang masuk kerja.

“Sepengetahuan saya iya, dia (Sekdin PUPR Juniwar) jarang ngantor dan memang dia beralasan sakit tapi apabila dibutuhkan oleh Bupati untuk rapat “katanya” selalu hadir, ini sudah beberapa hari tidak kelihatan ya, alasannya saya tidak tahu juga,” ujar Susilawati kepada Jurnalis di ruang kerjanya, Selasa (24/10/2023) sore.

Tak hanya itu diungkap Susilawati menyebutkan, bukan hanya sekali Sekdin PUPR itu bolos kerja yang diketahui olehnya, karena dalam bulan ini saja. Dia (Juniwar) sudah sering mangkir kerja.

Sementara salah satu masyarakat Toboali, Dika berpendapat, sangat menyayangkan sikap pegawai negeri itu. Padahal masih banyak masyarakat diluar sistem mereka sulit mencari pekerjaan.

“Hidup tidak bersyukur. Negara susah payah menyiapkan imbalan untuk mereka (PNS Bolos), tapi timbal balik pegawai untuk daerah tidak ada. Terkesan kerja makan uang rakyat itu trend ya,” cetus Dika.

Ia pun menganggap fungsi dari Badan Kepegawaian Daerah Bangka Selatan sangatlah tumpul.

“BKD nya tidak bekerja ya? Masa pegawai sering bolos dibiarkan. Itu jelas melanggar UU kepegawaian yang berlaku kalau memang berpendidikan,” tukasnya. (TR)