BERITABANGKA.COM — Keterlibatan PT ThorCon Power Indonesia dalam acara resmi Bateng Fun Run 5K 2025 yang digelar Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menuai kritikan dan kecaman dari masyarakat Bangka Belitung.
Kehadiran perusahaan tersebut dinilai sangat “ngotot” di tengah gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) ThorCon di Pulau Gelasa, Bangka Tengah.
Bateng Fun Run 5K 2025 yang berlangsung di Alun-Alun Kota Koba, Sabtu, 20 Desember 2025, sebelumnya dipromosikan sebagai kegiatan olahraga untuk mendorong gaya hidup sehat dan mempererat kebersamaan masyarakat.
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman menyebut kegiatan itu sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dan sport tourism.
Namun, narasi tersebut dipertanyakan publik setelah logo dan atribut PT ThorCon Power Indonesia terlihat dalam sejumlah materi acara, termasuk kaos peserta.
Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa event olahraga tersebut dimanfaatkan sebagai sarana pencitraan perusahaan, di tengah kecaman proyek PLTN yang masih ditolak sebagian masyarakat Bangka Tengah dan Bangka Belitung.
Penolakan terhadap rencana pembangunan PLTN ThorCon sebelumnya disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat dengan alasan keselamatan, risiko lingkungan, serta belum jelasnya aspek perizinan dan tata ruang.
Hingga kini, penolakan tersebut dinilai belum direspons secara terbuka dan bertanggung jawab oleh pemerintah daerah.
Sebaliknya, keterlibatan ThorCon dalam acara publik yang difasilitasi pemerintah justru memicu kecurigaan publik. Sejumlah warga mempertanyakan mekanisme kerja sama, batasan peran perusahaan, serta alasan pemerintah daerah melibatkan perusahaan dari sektor energi nuklir yang tengah menuai kecaman dalam kegiatan masyarakat.
Ketua Forum Rakyat Bangka Tengah (Forlab Bateng) Eka Putra, menilai kehadiran PT ThorCon Power Indonesia dalam event tersebut melanggar prinsip netralitas pemerintah daerah.
“Kami menolak PLTN, tapi pemerintah daerah justru memberi karpet merah kepada perusahaan nuklir lewat acara publik. Ini bukan soal lari 5 kilometer, ini soal etika dan keberpihakan,” kata Eka seperti dilansir dari Berita Baik, Kamis, 25 Desember 2025.
Menurut Eka, ketika masyarakat belum mendapatkan ruang dialog yang memadai terkait proyek PLTN, keterlibatan ThorCon dalam kegiatan pemerintah berpotensi kangkangi kepercayaan publik.
“Pemerintah seharusnya berdiri bersama rakyat, bukan menjadi humas perusahaan nuklir. Menampilkan logo ThorCon dalam acara pemerintah sama saja dengan melegitimasi proyek PLTN,” ujarnya.
Hingga berita ini disiarkan, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah belum memberikan penjelasan resmi terkait dasar kerja sama dan keterlibatan PT ThorCon Power Indonesia dalam Bateng Fun Run 5K 2025. (*)
