BANGKA SELATAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik kelapa sawit PT Banka Agro Plantari (BAP) di Desa Bedengung, Kecamatan Payung, Jumat (12/9). Sidak lintas komisi. Komisi I, II, dan III ini berlangsung setelah muncul laporan masyarakat mengenai dugaan pencemaran air sungai di sekitar wilayah operasi perusahaan.
Ketua Komisi I DPRD Bangka Selatan, Umar Dani, mengatakan sidak tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran keluhan warga tentang kualitas air sungai yang tiba-tiba berubah dan menyebabkan banyak ikan ditemukan mati.
“Sidak ini menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pencemaran air sungai yang membuat masyarakat resah lantaran banyak ikan di sungai mati secara tiba-tiba,” ujar Umar Dani.
Penyebab Pencemaran Belum Pasti
Meski warga menduga pencemaran berasal dari aktivitas perusahaan, DPRD menegaskan bahwa penyebabnya belum dapat dipastikan. Tim sidak menilai perlu dilakukan uji laboratorium dan investigasi lanjutan untuk membedakan apakah sumber pencemaran berasal dari limbah pabrik atau aktivitas masyarakat di sekitar aliran sungai.
“Belum diketahui secara pasti apakah ini murni limbah pabrik atau faktor lain. Kami harus menunggu hasil pemeriksaan teknis,” kata Umar.
DPRD Minta Klarifikasi Perusahaan dan Evaluasi Pengawasan
Dalam sidak tersebut, anggota dewan juga meminta klarifikasi dari pihak PT BAP terkait sistem pengolahan limbah dan SOP pencegahan pencemaran lingkungan. DPRD menilai perusahaan wajib memastikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) berfungsi optimal dan memenuhi baku mutu lingkungan.
Komisi I, II, dan III akan menyusun laporan gabungan untuk dibawa ke rapat internal DPRD sebagai dasar pengambilan langkah selanjutnya. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi tegas.
Warga Resah, Dewan Janji Tindak Lanjut
Laporan pertama datang setelah warga menemukan ikan di sungai mati dalam jumlah cukup banyak. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap kesehatan warga dan pertanian setempat.
DPRD memastikan bahwa aspirasi masyarakat menjadi prioritas. “Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas,” tegas Umar Dani. (*)
