BERITA BANGKA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat belum terlaksana di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, tahun 2025 hanya menyisakan dua bulan menuju pergantian tahun. Hingga kini, pelaksanaan program tersebut masih tertahan di tahap persiapan teknis dan koordinasi.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Bangka Selatan, Anshori, mengaku pihaknya belum menerima informasi resmi terkait pelaksanaan program MBG di seluruh Kabupaten Bangka Selatan.
“Kami masih menunggu informasi lebih lanjut terkait MBG ini, dan tentunya sangat mendukung program ini,” ujar Anshori, Senin (27/10) kemarin.
Menurut pria plontos itu menjelaskan, meski sosialisasi program MBG sudah terdengar di sejumlah daerah Provinsi Babel, namun pelaksanaan di Bangka Selatan masih menunggu arahan pihak terkait.
Anshori bilang, Dindikbud Basel tidak ingin gegabah dalam menjalankan program ini tanpa dasar hukum dan panduan teknis yang jelas dengan alibi kehati-hatian menggunakan anggaran negara yang cukup besar.
“Program MBG tentu sangat baik bagi peserta didik, apalagi tujuannya untuk meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah. Tapi kami harus pastikan segala sesuatunya siap, baik dari segi anggaran, distribusi, maupun mekanisme pelaksanaan di sekolah,” jelasnya.
Sementara itu, sejumlah sekolah di Bangka Selatan mengaku masih menunggu arahan terkait program unggulan Presiden Prabowo tersebut. Mereka berharap MBG dapat segera dijalankan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh peserta didik, terutama di wilayah pedesaan yang tingkat kesejahteraannya masih dibawah garis kemiskinan.
Seperti diketahui Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang ditujukan untuk meningkatkan mutu kesehatan dan hak kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.
Melalui program ini, anak didik di jenjang PAUD hingga SMP sederajat diharapkan mendapatkan asupan gizi seimbang selama kegiatan belajar.
Jika terlaksana dengan baik, MBG diyakini dapat membantu menekan angka stunting sekaligus mendukung target pembangunan sumber daya manusia yang unggul di daerah.
Kendati demikian, tanpa kesiapan dan koordinasi yang matang, program ini dikhawatirkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. (*)
