BERITABANGKA.COM – Polda Metro Jaya resmi menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi bohong terkait isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti yang dinilai sah secara hukum.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025), menyampaikan bahwa para tersangka diduga melakukan tindakan fitnah dengan memanipulasi dokumen serta menyebarkan narasi bahwa ijazah pendidikan Jokowi adalah palsu.
“Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan tersangka dalam pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan Bapak Insinyur Jokowi,” ujar Irjen Pol. Asep.
Dua Terlapor
Irjen Asep menjelaskan bahwa para tersangka terbagi menjadi dua klaster:
1. Klaster pertama: ES, KTR, MRF, RE, dan DHL
Mereka diduga sebagai pihak yang pertama kali memproduksi dan menyebarkan dokumen serta narasi palsu melalui berbagai kanal digital.
2. Klaster kedua: RS, RHS, dan TT
Dalam klaster ini, ketiganya diduga berperan memperluas distribusi informasi bohong tersebut ke publik melalui media sosial dan jaringan komunikasi digital lainnya.
“Untuk klaster kedua, ada tiga orang yang kami tetapkan sebagai tersangka antara lain atas nama RS, RHS, dan TT,” ungkap Asep.
Dugaan Manipulasi Dokumen dan Metode Tidak Ilmiah
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan manipulasi data elektronik dan menyebarkan tuduhan tanpa dasar verifikasi. Penyidik menilai bahwa klaim mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi tidak didukung bukti akademik yang sah, melainkan hanya spekulasi dan rekayasa dokumen.
“Kesimpulan penyidik, delapan tersangka ini menyebarkan tuduhan palsu dan memanipulasi dokumen ijazah dengan metode yang tidak ilmiah,” tegas Irjen Asep.
Landasan Hukum dan Proses Lanjutan
Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal tentang pencemaran nama baik dan fitnah dalam KUHP. Penyidik saat ini tengah melengkapi berkas untuk proses pelimpahan ke kejaksaan.
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat isu terkait legitimasi ijazah Presiden sempat viral di media sosial dan memunculkan debat berkepanjangan. Penetapan tersangka diharapkan memberikan kejelasan hukum serta menegaskan pentingnya literasi digital dalam menyaring informasi.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat berujung konsekuensi hukum serius. Masyarakat diimbau untuk lebih hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan reputasi dan kehormatan seseorang. Pemerintah dan aparat penegak hukum menegaskan komitmen untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan bebas dari fitnah. (*)
