BERITABANGKA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meneruskan laporan pembalakan hutan secara brutal melalui aspirasi para petani Kabupaten Bangka Selatan ke Kementerian Pertanian (Kementan). Upaya ini dilakukan agar permasalahan irigasi dan sumber air yang menurunkan hasil panen sawah segera mendapatkan solusi dan jalan keluar dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Sri Gusjaya, mengatakan langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan nasib petani diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat.
“Kami datang langsung ke pusat untuk memastikan aspirasi petani benar-benar sampai dan mendapat tindak lanjut konkret. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut kehidupan petani dan ketahanan pangan daerah,” ujar Didit dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Beritabangka.com, Jumat (11/10/2025).
Menurut Didit, turunnya debit air irigasi di sejumlah desa seperti Pergam, Serdang, Rias, dan Fajar Indah telah berdampak sangat buruk terhadap hasil panen padi. Kondisi ini diperparah dengan rusaknya daerah resapan air dan maraknya aktivitas perambahan hutan di sekitar sumber irigasi.
DPRD menilai, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat kabupaten, melainkan membutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan rehabilitasi jaringan irigasi serta menjaga keberlanjutan sumber air.
“Pemerintah daerah sudah berupaya, kini kami meminta Pemerintah Pusat ikut memberi perhatian serius dengan turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Baca juga ; Bangka Selatan Gelontorkan Rp70 Miliar untuk Ketahanan Pangan, Pertanian Jadi Ujung Tombak 2025
Baca juga ; Pemprov Babel Gaet Balai Besar Pertanian Bogor untuk Pulihkan Lahan Kritis dan Genjot Ketahanan Pangan
Dalam pertemuan di Kementerian Pertanian, rombongan DPRD Babel juga menyerahkan data lapangan dan hasil kajian Dinas Pertanian mengenai kebutuhan rehabilitasi irigasi serta perlindungan daerah tangkapan air.
Selain membahas irigasi, DPRD turut menilai bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) dari perusahaan perkebunan di Bangka Belitung yang dinilai masih kurang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Kami berdiri bersama petani. Ini bagian dari komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat di Bangka Belitung,” tutup Didit.
Langkah DPRD Babel ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan masyarakat dan kelompok tani di Bangka Selatan yang berharap pemerintah pusat segera menindaklanjuti dengan kinerja di lapangan. (*)
sumber: InfobangkaID
Author: Admin
