Dugaan Tipikor Pengadaan Pakaian Linmas Satpol PP Basel Naik ke Penyidikan

TOBOALI — Kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadaan pakaian Linmas dan Atribut atau Pakaian Kerja Lapangan pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bangka Selatan (Basel) Tahun 2020 terus bergulir.

Setelah jaksa penyelidik melakukan serangkaian penyelidikan, akhirnya Kejaksaan Negeri Bangka Selatan secara resmi meningkatkan status hukum kasus yang diduga kuat merugikan keuangan negara ini naik ke tahap penyidikan.

Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Basel Mayasari, SH, MH melalui Keterangan Pers pada Rabu 10 Maret 2021 di Toboali.

“Hal ini Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan kasus dugaan tipikor dalam pengadaan pakaian linmas dan atribut Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan TA 2020,” kata Mayasari, SH, MH, di Toboali, Rabu (10/3/2021).

Menurut Mayasari, peningkatan status hukum ini juga memperhatikan hasil gelar perkara (ekspose) di Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tanggal 08 Maret 2021 yang menyimpulkan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, terhitung sejak tanggal 09 Maret 2021 status penyelidikan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pakaian linmas dan atribut pada Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Ini sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-106/L.9.15/Fd.2/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021,” tutur Mayasari.

Lebih jauh ia menyampaikan bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Bangka Selatan yang telah ditunjuk akan segera melakukan serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Tindakan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, hingga saat ini tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bangka Selatan telah memeriksa 10 orang yang diduga ikut terlibat dalam pusaran kasus ini.

Kesepuluh orang itu diantaranya PPK Kegiatan, Staf Administrasi, Kelompok Kerja Lelang Kegiatan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pihak Ketiga yang mengerjakan kegiatan PL yang berujung pada masalah hukum.