Perluasan Kewenangan Provinsi Sebabkan Bangunan TPI Kurau Mangkrak

KOBA — Diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang antara lain mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan diduga menjadi salah satu penyebab mangkraknya pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis Kurau, Bangka Tengah.

Menurut Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah, Taufik, dengan mengacu kepada undang-undang tersebut, berarti pembangunan TPI Higienis sudah beralih ke provinsi.

“Kita telah menyelesaikan sampai tahap dua, ndak bisa menyelesaikannya karena sudah menjadi kewenangan Provinsi,” jelas Taufik Sabtu, (3/4/2021).

Ia melanjutkan, master plan pembangunan tersebut selesai dan efektif pada tahun 2017. Namun karena adanya Undang-undang Nomor 23 tersebut, maka pembangunannya tidak dapat dilanjutkan.

Terpisah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dasminto, mengatakan dalam situasi Pandemi Covid-19 seperti ini alokasi anggaran diprioritaskan untuk urusan yang terkait dengan penanganan Covid-19.

Untuk kelanjutan pembangunan beberapa proyek termasuk TPI Kurau, menurut Dasminto, pihaknya sedang mengusahakan kucuran anggaran dari Kementerian Kelautan Perikanan.

“Kita masih fokus untuk penanganan Pandemi Covid-19. Namun kita tetap berjuang untuk mendapatkan kucuran anggaran dari pusat,” terangnya.

Terkait pengelolaan TPI Desa Kurau, katanya, sudah ada pembicaraan antara Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bupati Bangka Tengah dan masih ditelaah supaya tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.