Bangka Selatan, beritabangka.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara daring melalui Zoom Meeting di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, BAPPERIDA Kabupaten Bangka Selatan, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Komisi II DPR RI tersebut diikuti oleh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Wakil Bupati Bangka Selatan Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., hadir didampingi Staf Ahli Bupati serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rapat yang dipimpin Komisi II DPR RI itu turut menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk membahas berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan manajemen aparatur sipil negara.
Adapun agenda utama yang dibahas meliputi permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga honorer, serta relaksasi kebijakan dan penyusunan regulasi mengenai belanja pegawai pemerintah daerah yang melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi mengatakan keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen daerah untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya aparatur.
“Melalui forum ini, pemerintah daerah dapat memperoleh informasi dan arahan langsung dari pemerintah pusat terkait kebijakan kepegawaian serta berbagai regulasi yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Menurut Debby, berbagai masukan yang disampaikan para kepala daerah dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berpihak kepada kebutuhan daerah.
“Kita berharap berbagai masukan dari seluruh kepala daerah dan usulan yang telah disampaikan oleh Kemendagri dapat benar-benar diakomodasi dan disetujui oleh pemerintah pusat. Menurut kami, langkah tersebut merupakan solusi terbaik untuk menjawab berbagai tantangan yang saat ini dihadapi pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selain membahas persoalan kepegawaian, Debby juga menyoroti pentingnya inovasi daerah dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus terus berupaya menggali dan mengoptimalkan berbagai potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
“Kepala daerah harus terus berpikir dan berinovasi. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah optimalisasi PAD. Ini menjadi tugas kita bersama karena masih banyak potensi daerah yang dapat digali dan dikembangkan. PAD merupakan salah satu solusi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” jelasnya.
Debby mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah melakukan berbagai langkah efisiensi, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 30 persen sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan keuangan daerah.
“Kondisi saat ini menuntut kita untuk melakukan efisiensi. Namun ke depan, kita berharap tidak ada lagi pemangkasan yang berdampak pada pelayanan dan kinerja aparatur. Karena itu, kita harus bekerja keras mengoptimalkan potensi PAD yang ada di Kabupaten Bangka Selatan,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung program pembangunan daerah serta mencari berbagai solusi yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
“Saya mengajak seluruh jajaran untuk saling membantu, bekerja sama, dan mendukung kepala daerah dalam mencari solusi terbaik. Tujuannya agar tidak ada lagi pemangkasan-pemangkasan dan kita mampu meningkatkan serta mengoptimalkan PAD demi kemajuan Kabupaten Bangka Selatan,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap hasil pembahasan dalam rapat tersebut dapat memberikan kepastian kebijakan dan solusi yang konstruktif bagi daerah, khususnya terkait penataan tenaga non-ASN, pengelolaan PPPK, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (*)
