TOBOALI, BERITA BANGKA – Sebanyak 70 pedagang kaki lima (PKL) menolak secara keras Relokasi (pemindahan tempat) kios di sepanjang Jalan Simpang Lima sampai depan Gedung Nasional, Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan (Basel), pada Jumat (2/9/2022) sore.
Mau tidak mau, relokasi terhadap PKL akan tetap dilaksanakan pada tanggal 5/9/2022 nanti. Berdasarkan surat edaran yang dibubuhi tanda tangan Sekretaris Daerah, Eddy Supriyadi.
Perwakilan pedagang kaki lima, Simpang Lima, Kota Toboali, Cikyan Mider menjelaskan, kebijakan yang diambil Disperindag Basel, sangat jauh dari kata berkeadilan terhadap pedagang kecil. Menurutnya, perelokasian kios PKL ketempat yang baru jauh dari kata layak, kurang strategis dan tidak efektif. Terkesan Disperindag Basel buru-buru dalam mengambil kebijakan.
“Pedagang hanya disediakan kios selebar tambah kurang 2 (dua) meter, dan lokasi dibelakang gedung walet milik anak almarhum Asin, dan lokasi tersebut tidak strategis. Apakah kami berdagang seperti ini. Kami tetap mendukung program pemerintah dalam menata kota. Namun hal itu dirasa tidak berkeadilan terhadap kami sebagai pedagang kecil, terkesan tebang pilih dalam merelokasi pedagang,” ujarnya kepada wartawan, (2/9).
Tak hanya itu, pungutan biaya sewa kios akan di beratkan kepada para pedagang senilai 800 ribu perbulan. “Penghasilan kami (pedagang kecil) bisa dihitung lah, masa harus dibebankan lagi dengan biaya sewa kios,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Jangan mengorbankan masyarakat disini, yang mengakibatkan masyarakat kecewa terhadap pemerintah, cukup sudah kami dikecewakan oleh pemerintahan “rezim Jus” sebelumnya. Karena rasa keadilan terhadap kami pedagang kecil diabaikan oleh mereka, kami disuruh pindah tapi seperti anak ayam dibiarkan begitu saja,” cetus Cikyan Mider. (Try)
