Dalam kesempatan itu, Wamenkeu juga mengatakan bahwa pemerintah sejak beberapa tahun terakhir juga menggunakan financial technology (fintech) untuk melakukan penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel. Pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan fintech di Indonesia, sekaligus juga memitigasi timbulnya resiko yang akan muncul. Perlindungan konsumen menjadi sangat penting dan perlu untuk terus ditingkatkan. Selain itu, penguatan pengawasan fintech serta peraturan pendukung pengawasan fintech tersebut harus disiapkan.
Wamenkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung pembangunan insfrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Pada APBN tahun mendatang, pemerintah mengalokasikan belanja untuk IT cukup tinggi dan tersebar di berbagai macam kementerian. Alokasi anggaran IT ini disebutnya tidak hanya spesifik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika saja, tetapi juga di kementerian-kementerian lain yang membangun infrastruktur IT.
Wamenkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan untuk pembiayaan, bahkan juga support untuk sektor pendidikan untuk bisa mengakses bantuan internet pendidikan. Menurut Wamenkeu, pemerintah bukan hanya ingin mendorong perkembangan fintech saja tetapi juga ingin mendorong transformasi digital dari perekonomian Indonesia.
“Kalaupun kita nanti bisa menyelesaikan pandemi ini, maka transformasi digital harus menjadi bagian dari Indonesia masa depan. Tentu salah satunya adalah di sektor keuangan. Namun yang penting adalah transformasi digital, dimana setiap orang bisa ikut serta dan mendapatkan akses dalam kegiatan ekonomi yang semakin lama (berubah) semakin digital,” jelas Wamenkeu. (nug/hpy/nr)
Sumber: kemenkeu.go.id
