Bawaslu Basel akan Konsultasi Soal ASN Ikut Bursa Calon Kada

  • Whatsapp

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangka Selatan akan berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Bangka Belitung terkait dugaan ikutnya Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dalam penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Kabupaten Bangka Selatan tahun 2020.

Hal ini dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, Sahirin, melalui sambungan telefon pada Rabu 22 Januari 2020. “Kita akan konsultasi dan menunggu petunjuk dari Bawaslu Provinsi,” kata Sahirin.

Bacaan Lainnya

Di daerah lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, memanggil 2 pejabat di Pemkab Mojokerto, terkait keikutsertaan keduanya dalam bursa pencalonan kepala daerah. Kedua pejabat berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mojokerto tersebut adalah Yoko Priyono dan Kusnan Hariadi.

Yoko Priyono adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkab Mojokerto. Pada Sabtu (28/12/2019) lalu, dia mengikuti penjaringan bakal calon bupati di Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2020 di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sedangkan Kusnan Hariadi, merupakan ASN Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempm uan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Pada Oktober 2019, Kusnan menyerahkan berkas pencalonan bakal calon kepala daerah dalam penjaringan yang dibuka oleh Partai Nasdem.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris Fakhrudin Asy’at mengatakan, pihaknya mengundang Yoko dan Kusnan untuk diklarifikasi terkait pencalonan mereka dalam bursa calon kepala daerah. Menurut Aris, kedua ASN tersebut diduga telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aris menuturkan, Pilkada Mojokerto memang belum memasuki tahapan pendaftaran, penetapan calon, maupun kampanye. Meski demikian, lanjut dia, Bawaslu perlu memastikan netralitas ASN dan TNI/Polri dalam setiap tahapan Pilkada. Yoko dan Kusnan, ungkap Aris, diketahui sudah mengikuti penjaringan bakal calon kepala daerah di sejumlah partai politik.

Atas alasan itulah, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan pemanggilan dan klarifikasi karena keduanya saat ini mereka masih berstatus sebagai ASN di Pemkab Mojokerto.

“Kami hanya meminta keterangan terkait proses yang bersangkutan datang ke parpol untuk mengambil dan mengembalikan formulir calon bupati dan calon wakil bupati,” kata Aris, dikutip Kompas.com, Selasa (21/1/2020) petang.

Selain memanggil dua ASN yang mengikuti penjaringan bakal calon bupati menjelang perhelatan Pilkada Mojokerto 2020, Bawaslu juga memanggil Kepala Badan Kepegawaian Pemkab Mojokerto. Selain itu, partai politik yang menerima keikutsertaan Yoko dan Kusnan dalam penjaringan bakal calon kepala daerah di Pilkada Mojokerto, juga dipanggil untuk diklarifikasi.

Aris mengatakan, hasil dari klarifikasi terhadap sejumlah pihak itu akan dibahas dalam rapat pleno Bawaslu. Rekomendasi terkait status ataupun sanksi bagi kedua ASN yang diduga melanggar asas netralitas ASN tersebut akan diserahkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Rekomendasinya nanti kami serahkan kepada KASN. Terkait sanksi, kewenangannya ada pada KASN,” kata Aris.

Pos terkait

Slider