BERITABANGKA.COM – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang dalam mengusut dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan DPRD Kota Pangkalpinang terus bergulir.
Pada Senin (30/3/2026), tiga anggota legislatif kembali memenuhi panggilan tim penyidik dan menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih dua jam.
Ketiga wakil rakyat yang mendatangi kantor Korps Adhyaksa tersebut adalah Dio Febrian (Fraksi PDI-P), Rocky Husada (Fraksi PPP), dan Mohammad Belia Murantika (Fraksi Golkar).
Seputar Dana Perjalanan Dinas?
Seusai keluar dari ruang penyidik Pidana Khusus (Pidsus), para anggota dewan ini memberikan keterangan singkat kepada jurnalis.
Mereka menegaskan bahwa kedatangan mereka hanyalah untuk memberikan klarifikasi terkait tata kelola keuangan lembaga.
“Ya sementara ini hanya diminta keterangan, terkait anggaran perjalanan dinas DPRD Pangkalpinang tahun 2024-2025. Lebih jelasnya silakan tanya ke penyidik saja,” ungkap Dio Febrian.
Senada dengan Dio, Rocky Husada menyampaikan proses yang ia jalani merupakan prosedur standar yang juga telah dilewati oleh rekan-rekan sejawatnya terdahulu.
“Sama seperti anggota DPRD Pangkalpinang yang lainnya, kita di sini hanya diminta klarifikasi saja, selebihnya tanya ke penyidik langsung,” jelas Rocky singkat sebelum meninggalkan area Kejari.
Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Pangkalpinang, Anjasra Karya, saat dihubungi oleh wartawan belum memberikan respons atau pernyataan resmi terkait perkembangan hasil pemeriksaan hari ini.
Pemanggilan Maraton Sepuluh Anggota Dewan
Kasus ini menyedot perhatian publik lantaran penyidik Kejari Pangkalpinang bergerak secara maraton.
Pemeriksaan ketiga legislator hari ini menambah daftar panjang anggota dewan yang dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pengelolaan dana tahun anggaran 2024-2025.
Sebelumnya, pada Kamis (12/3/2026), penyidik Kejari juga telah memanggil dan memeriksa sejumlah nama, di antaranya:
* Sukardi
* Panji Akbar
* Achmad Faisal
* Dwi Pramono
* Siti Aisyah
* Riska Amelia
* Adi Irawan (berhalangan hadir karena sakit)
Hingga berita ini di-publish tercatat sudah ada 10 wakil rakyat yang dimintai klarifikasi. Pihak kejaksaan masih terus mendalami dokumen dan keterangan saksi guna menentukan arah penegakan hukum selanjutnya dalam kasus dugaan korupsi anggaran ini. (*)
