Untuk pembiayaan utang, pemerintah melakukan penarikan pinjaman program dari lembaga bilateral dan multilateral seperti Bank Dunia, ADB, AFD, KfW, JICA, ECDF, dan AIIB dengan bunga relatif rendah.
“Penarikan pinjaman program, baik itu bilateral dan multirateral Bank Dunia, ADB, dan seterusnya,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Surat berharga Negara (SBN) di pasar domestik, SBN valuta asing (valas). Bank Indonesia (BI) menurunkan GWM dan meningkatkan PLM, Kemenkeu dan BI juga melakukan burden sharing (pembagian beban) dimana BI dapat menambah likuiditas perbankan di pasar perdana SBN untuk bank yang merestrukturisasi pinjaman nasabah UMKMnya.
Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bisa dibeli BI (di-repo). Saat ini sudah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BI dan Kemenkeu yang terdiri dari SKB I dan SKB II.
“Salah satu kebijakan extra ordinary kita, BI dapat membeli SBN di pasar perdana. Kemudian kita membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) ada dua, SKB pertama, SKB kedua,” pungkasnya. (nr/ds)
Sumber: kemenkeu.go.id
