BERITABANGKA.COM, TOBOALI – Kabar baik bagi pencari keadilan di Kabupaten Bangka Selatan (Basel). Penantian panjang masyarakat untuk memiliki lembaga peradilan sendiri di wilayah hukum Toboali segera menjadi kenyataan.
Bupati Bangka Selatan, H. Riza Herdavid, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk mempercepat operasional Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA) Bangka Selatan. Hal ini disampaikan Bupati dalam pertemuan koordinasi strategis di Ruang Kerja Bupati pada Kamis (22/1/2026).
Kepastian Hukum untuk Masyarakat Basel
Selama ini, masyarakat Bangka Selatan harus menempuh jarak yang cukup jauh ke Sungailiat untuk mengurus perkara hukum. Dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) pendirian PN dan PA di wilayah Basel, hambatan geografis tersebut dipastikan akan segera terkikis.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan koordinasi ini dan berharap agar Pengadilan Negeri serta Pengadilan Agama ini segera berjalan sesuai rencana,” ujar Bupati Riza Herdavid.
Menurutnya, keberadaan kedua lembaga ini bukan sekadar pembangunan gedung, melainkan simbol hadirnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat di tingkat lokal.
Dukungan Fasilitas dan Sarana Prasarana
Menyadari pentingnya percepatan ini, Pemkab Bangka Selatan bertindak proaktif. Riza menyatakan pihaknya siap memfasilitasi kebutuhan mendesak agar pelayanan peradilan bisa segera dimulai tanpa harus menunggu pembangunan gedung permanen selesai 100 persen.
“Kami berkomitmen kuat untuk mendukung pemenuhan sarana dan prasarana sementara yang dibutuhkan agar operasional segera berjalan,” tegasnya.
Langkah ini mencakup penyediaan kantor sementara dan fasilitas pendukung lainnya yang layak bagi para pengabdi hukum yang akan bertugas di Negeri Beribu Pesona.
Sinergi Demi Pelayanan Publik yang Berkeadilan
Lebih lanjut, Bupati Riza menekankan bahwa harmonisasi antara eksekutif dan yudikatif adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Pemda dan lembaga peradilan harus berjalan sinergi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum,” tambahnya.
Penyiapan infrastruktur hukum ini diharapkan menjadi katalisator bagi terciptanya iklim daerah yang lebih aman dan tertib. Dengan sistem hukum yang kuat, pembangunan di Bangka Selatan diharapkan dapat berjalan lebih stabil.
“Dengan kebersamaan dan saling mendukung, saya optimistis Bangka Selatan dapat terus berkembang menjadi daerah yang aman, tertib, dan berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Riza Herdavid. (*)
