BANGKA SELATAN, BERITABANGKA.COM — Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid bersama Wakil Bupati Hj. Debby Vita Dewi dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menerima audiensi Kelompok Nelayan Tanjung Ketapang di Kantor Bupati Bangka Selatan, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi para nelayan untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran terkait indikasi aktivitas pertambangan yang dikhawatirkan kembali berlangsung di wilayah yang selama ini mereka perjuangkan untuk tetap terjaga.
Dalam audiensi itu, Riza menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama Forkopimda berkomitmen menyikapi persoalan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya apabila ditemukan aktivitas pertambangan yang tidak memiliki legalitas.
Menurut Riza, hingga saat pertemuan berlangsung, pemerintah daerah belum menerima surat resmi dari pihak terkait mengenai rencana aktivitas pertambangan di wilayah yang menjadi perhatian para nelayan. Meski demikian, aspirasi dan informasi yang disampaikan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah.
“Pemerintah daerah sampai saat ini tetap berkomitmen untuk berjalan sesuai regulasi. Kami bersama Forkopimda juga memiliki komitmen yang sama. Selama aktivitas tersebut ilegal, kami akan tetap berada di barisan bersama para nelayan,” tegas Riza.
Ia juga mengapresiasi respons unsur Forkopimda, termasuk jajaran Polres Bangka Selatan, dalam menyikapi situasi di lapangan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Riza menilai koordinasi antarpihak diperlukan agar persoalan tersebut dapat ditangani secara tepat dengan tetap mengedepankan ketentuan hukum dan menjaga kondusivitas wilayah.
Terkait kemungkinan adanya rencana aktivitas pertambangan yang memenuhi persyaratan legalitas, Riza mengatakan perlu dilakukan pembahasan dan kajian lebih lanjut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Proses tersebut, menurutnya, juga perlu mempertimbangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat nelayan.
“Kita sebagai pemerintah daerah harus taat pada regulasi. Namun, aspirasi dan hak-hak masyarakat nelayan juga harus menjadi perhatian. Jika nantinya ada pembahasan terkait aktivitas yang legal, kita akan berupaya mengomunikasikan dan mencari formulasi yang tepat melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap audiensi tersebut dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan kelompok nelayan dalam menjaga keamanan wilayah serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Pemkab juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan menyikapi persoalan secara bijak guna mencegah potensi konflik di tengah masyarakat.
Pemerintah daerah menyatakan akan terus mengawal aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat serta kondusivitas Kabupaten Bangka Selatan.
