Opini WTP dari BPK Tak Menjamin Pemerintah Bebas Korupsi

  • Whatsapp

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK kembali memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2019. Kendati demikian, opini tersebut tak menjamin pemerintah bebas dari korupsi.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin HadiyantoΒ menyebut pemeriksaan yang dilaksanakan BPK tidak fokus pada tindakan korupsi.Β “Kemungkinan korupsi masih bisa ada,” kata Andin dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (28/7).

Bacaan Lainnya

Slider

Meski begitu, Andin menyebut opini WTP sudah bisa mengurangi penyelewengan anggaran secara signifikan. Pasalnya, semakin akuntabilitas sebuah laporan keuangan, semakin berkurang potensi penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, pihaknya bakal terus mengidentifikasi potensi model penyelewengan dan korupsi meski laporan keuangan kementerian atau lembaga mendapatkan opini WTP. Bahkan, potensi pemborosan anggaran pada laporan keuangan juga akan terusΒ dipantau.

“Ini sebagai mandat dari Bu Menteri Keuanagan,” katanya.

Adapun, BPK memeriksa LKPP berdasarkan empat kriteria opini, yaitu kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pos terkait

Slider

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *