Menurut Ansyori, kalau melihat perkembangan Bangka Selatan ke depan, memang dibutuhkan PN dan Lembaga Permasyarakatan (LP). Apalagi dengan perkembangan Kawasan Industri Sadai (KIS) ke depannya.
“Kalau KIS itu jalan maka jumlah pekerja akan banyak. Memang dibutuhkan lembaga pengamanan dan instansi yang berkenaan dengan penegakan hukum baik PN, LP, dan, imigrasi,” tambah Ansyori.
Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2004 pasal 7 disebutkan PN dibentuk dengan Keputusan Presiden. Syarat pembentukan PN yakni adanya daerah kabupaten atau kota yang belum dibentuk pengadilan. Atau adanya pemekaran wilayah kabupaten atau kota baru.
Syarat selanjutnya yakni telah dibentuknya aparat hukum lainnya seperti Kejaksaan Negeri dan Polres serta adanya usulan dari Pengadilan Tinggi dan dukungan pemerintah daerah setempat.
