BERITABANGKA.COM – Kabar ketidak berpihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali merusak sektor pertanian di Negeri Serumpun Sebalai.
Para petani sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini hanya bisa mengelus dada melihat harga beli Tandan Buah Segar (TBS) yang terjun bebas.
Bukan karena pasar global yang lesu, melainkan dugaan adanya “permainan” di tingkat bawah yang kian mencekik leher petani mandiri hingga mati.
Harga di Bawah Standar
Berdasarkan pantauan di lapangan, harga TBS yang diterima petani saat ini berada jauh di bawah ketetapan standar pemerintah maupun harga pasar yang wajar. Muncul aroma tidak sedap mengenai adanya kongkalikong antara oknum pengepul (tengkulak) dengan pengelola pabrik Crude Palm Oil (CPO).
Sinergi negatif ini disinyalir sengaja memangkas margin keuntungan petani demi mempertebal kantong pribadi para pengusaha.
“Kami yang berkeringat di kebun, tapi mereka yang menentukan angka seenak jidat. Kalau begini terus, modal pupuk saja tidak tertutup,” keluh salah satu petani di Bangka Selatan yang enggan disebutkan namanya.
Pemerintah “Mandul” dan Kebijakan yang Tidak Masuk Akal
Mirisnya, di tengah teriakan para petani, peran pemerintah provinsi seolah kehilangan taring.
Alih-alih memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar ketetapan harga, pemerintah justru tampak ragu dalam bertindak.
Musiman “kernyitan dahi” para pejabat publik menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
Muncul dugaan bahwa pemerintah sulit bersikap objektif karena terjebak dalam politik “balas budi” terhadap perusahaan-perusahaan besar maupun jaringan pengepul yang selama ini memiliki pengaruh kuat.
Beberapa poin yang menjadi cibiran para petani
Kebijakan yang Berat Sebelah Aturan yang dikeluarkan seringkali hanya menjadi macan kertas yang tidak berpihak pada kesejahteraan petani kecil.
Lemahnya Pengawasan Tidak adanya tindakan nyata terhadap pabrik yang membeli sawit dengan harga semena-mena.
Regulasi yang Membingungkan Kebijakan terbaru justru dinilai hanya memberikan karpet merah bagi pemilik modal untuk memonopoli harga.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, sektor kelapa sawit yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Bangka Belitung terancam ambruk dari tingkat akar rumput.
Petani tidak butuh janji manis atau simulasi harga saja mereka butuh kehadiran negara untuk memutus rantai mafia pangan yang merusak tatanan ekonomi daerah.
Masyarakat kini menanti, beranikah pemerintah mengambil langkah ekstrem untuk memihak rakyat, ataukah tetap memilih diam dalam “sandiwara” bersama para pemilik modal?
