Sementara jika kita berbicara pada kualitas pendidikan Indonesia yang hanya berorientasi pada pembunuhan kreatifitas berpikir dan berkarya serta hanya menciptakan pekerja. Kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini membuat peserta didik menjadi pintar namun tidak menjadi cerdas. Pembunuhan kreatifitas ini disebabkan pula karena paradigma pemerintah Indonesia yang mengarahkan masyarakatnya pada penciptaan tenaga kerja untuk pemenuhan kebutuhan industri yang sedang gencar-gencarnya ditumbuhsuburkan di Indonesia.
Perubahan politik di negara ini selalu mengorbankan konsep dan sistem pendidikan sehingga kesinambungan program-program pendidikan tidak pernah berjalan mulus. Ironisnya setiap pergantian menteri selalu melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang sesungguhnya tidak memiliki dasar filosofis yang memadai. Pendidikan terkesan menjadi alat perjuangan politik kaum elitis dan dimanfaatkan sebagai sarana mempertahankan kelas tertentu.
Menarik apa yang diungkapkan oleh Moh Yamin, menghadapi hal ini pendidikan tertatih-tatih ditengah hegemoni kekuasaan dan penguasa, menurutnya pendidikan menghambakan diri pada penguasa, bukan lagi kepada rakyat atau bangsa. Pendidikan mengamini segala bentuk yang dikehendaki oleh penguasa bukan mengamankan segala aspirasi yang berasal dari kalangan bawah atau masyarakat sebagai konsumen pendidikan (Yamin, 2008).
Dunia pendidikan telah menjadi alat penindasan sistematis yang mendehumanisasi manusia atau kurang dari manusia bahkan tidak manusia lagi. Sebetulnya terdapat relasi resiprokal (timbal-balik) antara dunia pendidikan dan dengan kondisi masyarakat. Namun, cerminan realitas ketertindasan masyarakat Indonesia tidak dicerminkan dalam kurikulumnya. Yang justru dicerminkan ialah orientasi kurikulum pendidikan yang menjadikan anak banga menjadi jongos kapitalisme.
Pendidikan kita sesungguhnya sedang berada dalam ikatan kapitalisme global. Pendidikan Indonesia berada dalam hegemoni pihak asing yang kuat secara ideologi dan modal. Dampak dari ini pendidikan diserahkan ke pasar, maka akan menyulitkan masyarakat guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Indonesia yang sudah masuk pada lingkungan neoliberalisme pasca digelarnya kebijakan otonomi pendidikan telah menyebabkan dunia pendidikan menjadi perdagangan bebas.
Ketika suatu sistem pendidikan Nasional menggunakan paradigma liberal, maka visi kerakyatan akan hilang, pendidikan dengan standar kualitasnya ditentukan oleh berapa banyak dan modal yang dimiliki. Otonomi pendidikan yang digulirkan pemerintah, ini sama halnya dengan membiarkan pendidikan diserahkan kepada pasar. Pemerintah tidak mau bertanggung jawab dengan hal tersebut, ini adalah realitas pendidikan saat ini yang selanjutnya mengarah pada komersialisasi pendidikan.
Sistem pendidikan seperti ini diarahkan hanya sekedar mewujudkan orang terampil dalam menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi saja. Sistem pendidikan seperti ini cenderung menciptakan robot-robot yang peka terhadap persoalan instruksi teknis tetapi cenderung bebal terhadap masalah-masalah moral.
Sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung hingga saat ini masih cenderung mengeksploitasi pemikiran peserta didik. Indikator yang dipergunakanpun cenderung menggunakan indikator kepintaran, sehingga secara nilai di dalam rapor maupun ijasah tidak serta merta menunjukkan peserta didik akan mampu bersaing maupun bertahan di tengah gencarnya industrialisasi yang berlangsung saat ini.
