Pernyataan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, yang menyebut hanya Bangka Barat yang menolak BLT Provinsi, disela sosialisasi KUR di pantai Batu Rakit Senin, (19/10/20) kemarin, mendapat tanggapan dari APDESI Bangka Barat.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Barat (Babar), Beni Asbandi,  menyampaikan alasan penolakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pihak Provinsi Bangka Belitung.

“Jadi inilah yang perlu diluruskan kemarin, Gubernur juga ada di kantor kami, jadi sikap APDESI itu bukan hanya Bangka Barat saja.

APDESI ini kan ada enam kabupaten atau kota, itu menolak semua kalau penyaluran BLT Provinsi diserahkan kepada kepala desa,” ujar Beni, Selasa (20/10/20) via telefon.

Alasan penolakan tersebut, menurut Beni, lantaran pihaknya khawatir masyarakat komplain ke pihak desa. Sebab, sebelumnya BLT yang dijanjikan pihak provinsi Bangka Belitung itu sebesar Rp 600.000 per KK.

Selanjutnya diberikan kepada 50 KK di masing-masing desa selama tiga bulan. Sementara, wacana yang bakal dicairkan hanya Rp 300.000 per KK.

“Kenapa kami menolak, kami takut masyarakat komplin karena janjinya kemarin Rp 600 ribu dikali tiga bulan. Yang sekarang yang akan dicairkan pak Gubernur itu hanya 300, itupun hanya di kali satu bulan,” cetusnya.