BANGKA SELATAN – Mengelola uang rakyat memang bukan perkara main-main. Sadar betul akan hal itu, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menunjukkan taringnya dalam hal keterbukaan informasi dan akuntabilitas anggaran.
Langkah serius ini ditunjukkan oleh Wakil Bupati Bangka Selatan, Hj. Debby Vita Dewi, S.E., M.M., saat memimpin jalannya Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara virtual pada Kamis (2/4/2026).
Rapat daring ini menjadi gong pembuka bagi tim auditor untuk mulai “membedah” dan memeriksa kesehatan laporan keuangan daerah secara menyeluruh.
Biar proses pemeriksaan berjalan mulus dan tanpa kendala data, Wabup Debby tidak sendirian di depan layar. Wakil Bupati dua priode ini memboyong jajaran pejabat penting Bangka Selatan untuk ikut mengawal, di antaranya:
* Sekretaris Daerah dan para Asisten.
* Inspektur serta Staf Ahli.
* Para “Panglima” OPD: Mulai dari Kepala BAKUDA, Bappeda, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dispora, hingga DPPP.
Wabup Debby juga sempat mengingatkan kembali pekerjaan rumah bersama untuk batas waktu penyerahan laporan keuangan daerah sebenarnya paling lambat adalah 31 Maret. Oleh karena itu, kesiapan data dari seluruh perangkat daerah menjadi harga mati.
Bagi Pemkab Bangka Selatan, audit dari BPK RI ini bukan hal yang menakutkan, melainkan sebuah sarana evaluasi agar tata kelola keuangan mereka semakin rapi, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Ending dari semua kerapian administratif ini sebenarnya sederhana bertujuan agar masyarakat bisa menikmati pelayanan publik yang jauh lebih maksimal.
“Dengan tata kelola laporan keuangan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel, kita berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bangka Selatan,” tutur Wabup Debby.
Dengan sikap yang kooperatif dan siap buka-bukaan data demi transparansi, Pemkab Bangka Selatan optimistis bisa melewati seluruh tahapan pemeriksaan ini dengan hasil yang membanggakan. (*)
