“Kami juga kan sudah RDP dan ada dua rekomendasi kami, pertama minta KIP itu berhenti jelang Pilkada agar situasi kondusif. Kedua kami mengawal aspirasi ke jenjang yang lebih tinggi.
Kami dari DPRD terutama saya secara pribadi sudah meminta kepada Pak Gubernur untuk memfasilitasi warga untuk pertemuan, nanti kebijakan dia bagaimana,” ungkapnya.
Dilanjutkan Miyuni, dirinya telah menghubungi Gubernur Babel, Erzaldi Rosman, baik secara lisan maupun melalui bagian protokol Pemprov Babel untuk memfasilitasi pertemuan dengan para nelayan Desa Belo Laut. DPRD Bangka Barat masih menunggu pihak Pemprov menjadwalkan pertemuan tersebut.
“Kami dari DPRD terutama saya secara pribadi sudah meminta kepada Pak Gubernur untuk memfasilitasi warga untuk pertemuan, nanti kebijakan dia bagaimana, tapi belum ada jadwal atau pemberitahuan untuk kita. Asisten pribadinya sudah saya hubungi juga siap untuk dijadwalkan, tapi ditunggu – tunggu belum ada,” jelasnya.
Namun untuk menghentikan aktivitas KIP di Belo Laut, politisi Partai NasDem ini menegaskan bahwa hal itu bukan kewenangan DPRD. Untuk sementara yang bisa dilakukan menjaga agar situasi tetap kondusif dan mengawal aspirasi masyarakat.
“Kalau untuk menghentikan bukan kewenangan kita, sedangkan pada saat Pilkada saja minta dihentikan tidak digubris. Jadi saya tidak bicara untuk menghentikan. Ini kan sudah disampaikan juga ke DPRD Provinsi juga,” pungkas Miyuni.
