“Benar sudah sepakat antara DPRD dan TAPD Bangka Selatan kemarin, tinggal Satker melaksanakannya, kalau ada yang telah dirumahkan agar kembali bekerja,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Anggota DPRD lainnya, Samsir Patholmuin, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ikut menambahkan. Ia mengatakan DPRD memang meminta khusus pelayanan publik yang bersifat fungsional seperti perawat, tenaga medis, tenaga pendidik dan kependidikan jangan ada pemangkasan karena saat ini saja masih kurang.
Meski begitu, menurut Samsir untuk tenaga administrasi di sektor-sektor pelayanan publik tersebut tetap diperlukan evaluasi kembali berdasarkan kebutuhan. Pada dasarnya DPRD tidak menghendaki ada pemangkasan secara mendadak. Hal ini mestinya dilakukan dengan perencanaan yang baik disertai parameter yang tepat.
“Untuk jangka panjang yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan PAD dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah karena masih banyak yang hilang,” kata Samsir.
Pemkab Bangka Selatan melalui Penjabat Sekretaris Daerah, Achmad Ansyori, membenarkan bahwa tidak ada pemangkasan honorer untuk bidang pelayanan publik. Namun pada bagian administrasi yang kelebihan pegawai akan tetap dievaluasi.
