“Jadi, reformasi pengeluaran adalah salah satu yang terpenting. Saya berharap bahwa PFM MDTF ini juga akan mengatasi masalah ini. Apakah akan fokus pada transfer dan akuntabilitas pemerintah daerah, atau akan fokus dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) dan DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) tentang bagaimana meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat,” jelas Menkeu.
Meski jumlah Multi Donor Trust Fund tidak terlalu besar dibanding anggaran dalam APBN, menurut Menkeu, bagaimana dana tersebut digunakan perlu direncanakan secara tepat sehingga dapat mendukung reformasi keuangan publik.
“Saya rasa fleksibilitas seperti ini akan menjadi salah satu yang terpenting dari PFM MDTF dalam melengkapi alokasi anggaran kita mendukung banyak reformasi keuangan publik kita,” Kata Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyatakan bahwa pengembangan sistem teknologi informasi (TI) sangat penting dalam transformasi pengelolaan keuangan publik. Menkeu berharap sistem yang paling efisien dapat dirancang.
“Sisi pendapatan seperti pajak, bea cukai, pendapatan bukan pajak mereka semua sekarang terhubung melalui sistem TI. Begitu pula dari sisi anggaran belanja mulai dari perencanaan hingga transfer ke Pemerintah Daerah ini semakin bergantung pada sistem TI,” tandasnya.(fir/hpy/nr)
Sumber: kemenkeu.go.id
