BERITABANGKA.COM – Isu dugaan skandal perselingkuhan yang melibatkan dr. Y, seorang Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, kembali mencuat setelah istri sahnya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pangkalpinang. Kasus yang sempat ramai pada 2024 ini kini menjadi sorotan publik setelah beredarnya bukti-bukti baru berupa foto dan video yang memperkuat dugaan hubungan terlarang tersebut.

Bukti-bukti yang beredar menunjukkan dr. Y memberikan kejutan ulang tahun kepada seorang wanita honorer di sebuah kamar hotel. Tak hanya itu, sebuah video juga memperlihatkan keduanya memasuki kamar hotel mewah di luar wilayah Bangka Belitung. Bukti ini semakin memojokkan dr. Y, meskipun sebelumnya Pemerintah Kota Pangkalpinang menyatakan bahwa isu tersebut adalah hoaks.

Masyarakat Kecewa, Pemkot Didesak Transparan

Langkah Pemkot Pangkalpinang yang hanya memberikan sanksi nonaktif kepada dr. Y dinilai tidak cukup oleh masyarakat. Sejumlah aktivis lokal dan tokoh masyarakat menilai bahwa kasus ini mencoreng citra Dinas Kesehatan dan merusak kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintahan.

“Jika kasus seperti ini tidak diusut tuntas, bagaimana masyarakat bisa percaya pada integritas pemerintah?” ungkap seorang aktivis yang enggan disebutkan namanya.

Masyarakat mendesak pemerintah untuk membuka investigasi transparan guna mengungkap kebenaran kasus ini. Beberapa aktivis bahkan telah menginisiasi petisi daring yang menuntut penyelidikan lebih lanjut dan sanksi tegas jika dugaan ini terbukti benar.

Pakar Hukum Soroti Penanganan Kasus

Pakar hukum lokal, Dr. R, menyatakan bahwa kasus ini harus ditangani secara serius. Menurutnya, sanksi administratif saja tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada pejabat yang melanggar etika dan moral.

“Kasus seperti ini tidak hanya tentang individu, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan pada keadilan dan transparansi agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan,” ujarnya.

Dr. R juga menambahkan bahwa langkah Pemkot Pangkalpinang yang terkesan menutup-nutupi kasus ini dapat menimbulkan preseden buruk bagi pejabat lainnya.

Urgensi Transparansi dalam Pemerintahan

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Penanganan yang tertutup hanya akan memperbesar kecurigaan dan jarak antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai abdi negara, pejabat publik seharusnya menjadi panutan, bukan mencoreng nama institusi dengan tindakan tidak etis.

Hingga saat ini, Pemkot Pangkalpinang belum memberikan pernyataan resmi terkait bukti-bukti baru yang beredar. Masyarakat terus mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan pihak-pihak yang terlibat diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ujian Integritas Pemerintah Daerah

Kasus skandal di Dinas Kesehatan Pangkalpinang ini menjadi ujian besar bagi integritas Pemkot. Apakah pemerintah akan menjawab tuntutan masyarakat dengan tindakan konkret, atau membiarkan kasus ini menguap begitu saja?

Bagi masyarakat, penanganan kasus ini bukan hanya soal sanksi terhadap individu, tetapi juga soal reformasi dalam tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, adil, dan akuntabel. Kepercayaan publik yang telah tercoreng hanya bisa dipulihkan melalui transparansi dan komitmen terhadap keadilan. (*)