BANGKA SELATAN, beritabangka.com — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menggelar Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2026 sebagai langkah awal memperkuat komitmen pembangunan sanitasi berkelanjutan di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Studio Perencanaan Pulau Kelapan, BAPPELITBANGDA Kabupaten Bangka Selatan, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat provinsi hingga kabupaten, di antaranya BAPPELITBANGDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kepulauan Bangka Belitung, serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan anggota Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Bangka Selatan.
Mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan Hefi Nuranda, kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan Muhammad Zamroni, S.STP. Dalam sambutannya, Zamroni menegaskan bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.
“Sanitasi yang baik menjadi fondasi penting bagi kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Karena itu, melalui Kick Off Meeting PPSP ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam mempercepat pembangunan sanitasi permukiman di Kabupaten Bangka Selatan,” ujar Zamroni.
Ia mengatakan, komitmen tersebut juga sejalan dengan Agenda Global Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya Goal ke-6 tentang akses air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk seluruh masyarakat.
Menurut Zamroni, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025–2045 terdapat sejumlah indikator pembangunan yang berkaitan erat dengan sektor sanitasi. Di antaranya akses rumah tangga terhadap hunian layak dan sanitasi aman, pengelolaan sampah, layanan pengumpulan sampah, prevalensi stunting, akses air minum perpipaan, hingga persentase desa mandiri.
Namun demikian, berdasarkan baseline capaian sanitasi tahun 2026, Kabupaten Bangka Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan dan kesenjangan untuk mencapai target pembangunan sanitasi jangka menengah tahun 2029.
Zamroni juga menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum selaku Project Implementation Unit (PIU) teknis sebelumnya telah melakukan pendampingan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada 2024 dan 2025. Selanjutnya, pada periode 2026 hingga 2028, pendampingan akan dilakukan secara mandiri oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kick Off Meeting PPSP Tahun 2026 bertujuan merumuskan langkah strategis, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyatukan persepsi dalam upaya mencapai target pembangunan sanitasi daerah, khususnya implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten pada Milestone ke-4 Tahun ke-3 di tahun 2026.
“Saya meminta agar kita bersama-sama merencanakan berbagai inisiatif, mulai dari peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dan aman, edukasi masyarakat mengenai praktik sanitasi yang benar, pengelolaan limbah berkelanjutan, hingga penguatan kerja sama lintas sektor dan lintas lembaga,” ungkapnya.
Ia berharap berbagai upaya tersebut mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Bangka Selatan.
Pada kesempatan itu, Zamroni turut menyampaikan apresiasi kepada Pokja PKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPBPK Kepulauan Bangka Belitung yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran para narasumber diharapkan mampu menyamakan persepsi terkait pembangunan sanitasi di daerah.
Selain itu, apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta dan undangan yang telah memberikan berbagai masukan dalam Kick Off Meeting PPSP Tahun 2026.
“Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan komitmen bersama serta kolaborasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat melalui BPBPK, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, dan seluruh stakeholder terkait sehingga target percepatan pembangunan sanitasi permukiman serta pelayanan dasar di bidang sanitasi dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan,” pungkasnya.(*)
