2 dari 2 halaman

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini juga mengharapkan Pemerintah memberikan banyak insentif kepada petani. Sebab, kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2020 belum sepenuhnya menguntungkan petani di Indonesia saat ini. Mengingat, tidak meratanya infrastruktur khususnya untuk mengangkut hasil panen serta panen raya yang berbarengan.

“Ini masalah selalu berulang. Harus ditemukan mekanisme penyerapan dan distribusi yang baik supaya tidak ada penumpukan saat panen. Harus dicari terobosan bagaimana improvisasi pada aspek distribusi hasil pertanian,” tandas politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tersebut.

Muhaimin mengharapkan, Pemerintah dapat menyerap hasil produksi petani dengan harga yang layak. Sehingga, dapat mendongkrak NTP petani, khususnya sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura. Menurut Muhaimin, pertanian merupakan sektor pengungkit pertumbuhan ekonomi yang dapat diandalkan.

Maka, Muhaimin mendorong arah perubahan orientasi pertanian di Indonesia kepada konsep kedaulatan pangan. Sebagaimana, tercantum dalam RPJMN dan telah menjadi visi pemerintahan. Serta, sesuai dengan Deklarasi PBB tentang hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan (UNDROP).

“Tujuannya, menjadikan para petani dan nelayan sebagai produsen utama yang menghasilkan pangan tanpa tergantung importasi. Distribusi lahan melalui program reforma agraria dan diversifikasi pangan justru lebih tepat untuk segera dilaksanakan saat ini. Hal ini sekaligus dapat menjadi solusi di tengah krisis pangan disaat pandemi Covid-19 seperti saat ini,” pungkas Muhaimin. (pun/sf)