“Totalnya berapa? yang sudah ada berapa, bakal pensiun berapa setiap tahun dan butuh rekrutmen berapa setiap tahun? hingga 2023 semuanya bisa terakomodir. Anggaran disiapkan Pemerintah Pusat,” ungkap Sofian AP yang juga mantan birokrat di Provinsi Bangka Belitung dan Pemkab Bangka Selatan.
Selain itu, kebijakkan yang terdengar sekarang dari Pemkab Bangka Selatan adalah setiap Satker hanya menyisakan 30% dari tenaga honorer yang ada. Namun yang jadi pertanyaannya apa yang menjadi dasar dan kriteria penilaian hingga Satker hanyamenyisakan 30% persen tenaga honorer yang boleh dipertahankan, apakah kompetensi, atau lama masa pengabdian, atau kedekatan?
Dengan tidak adanya kriteria ini, kata Sofian, akan menimbulkan keresahan dan kecurigaan masyarakat hingga akan menimbulkan polemik baru. Persoalan defisit APBD pada masa pandemi Covid-19 kebanyakan daerah rata-rata mengalami defisit.
Sofian juga menawarkan solusi yakni dengan melakukan pinjaman daerah baik melalui perbankan jika jangka pendek yang dituangkan dalam RAPBD maupun melalui program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang diinisiasi Menteri Keuangan untuk jangka menengah dan panjang yang juga dituangkan dalam RAPBD melalui Pemerintah Pusat.
“Kementerian Keuangan memberikan kelonggaran akan hal itu dengan memperluas atau memperbesar angka maksimal boleh defisit untuk daerah di tahun 2021. Termasuk diperbolehkannya pinjaman daerah untuk menutupi defisit.
