Bank Sumsel Babel sudah bisa dikatakan wajib membuat program pinjaman daerah jangka pendek sebagai bentuk dukungan pembangunan daerah karena selama ini sudah banyak memperoleh keuntungan dari penempatan dana Pemda pada Bank Pembangunan Daerah tersebut,” tandas Sofian AP.
Lebih jauh Sofian AP menyatakan bahwa Pemkab Bangka Selatan jangan kelihatan seperti orang panik dan emosional. Provinsi DKI Jakarta saja untuk tahun 2020 ini yang defisit APBD lebih dari Rp 5 Triliun bisa mendapatkan pinjaman melalui program PEN dari Menkeu yang mencapai Rp 8 Triliun. Sama halnya dengan Provinsi Jawa Barat, Kalimantan, Gorontalo, Jawa Tengah, dan lain-lain.
Di samping itu, untuk legislatif (DPRD Kabupaten Bangka Selatan, red) agar dapat melakukan upaya efisiensi dengan melakukan pengurangan perjalanan dinas DPRD. Untuk eksekutif juga bisa dilakukan denganmenunda belanja sarana prasarana perkantoran, cost sharing pembiayaan APBN dengan APBD di sektor kesehatan serta restrukturisasi OPD yang dipandang tidak perlu.
“Unit Pelaksana Teknis kalau bisa dikaji ulang. Yang terlalu membebani dimana lebih besar operasional daripada pemasukannya disarankan dihapus saja. Semua daerah defisit kok, ya harus defisit kalau mau maju,” pungkas Sofian AP.
