“Miris negeriku di saat tambang legal yang kami bela yang berada di IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT Timah Tbk dan berada di zona tambang berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dihalangi, didemo dan mau dihentikan oleh sekelompok massa,” tutur Rosidi.
Ditambakan Rosidi, tambang timah PIP yang beroperasi di wilayah Tanjung Kubu itu legal dan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sudah dilakukan sosialisasi, sudah memenuhi standar dan spesifikasi, bahkan sejak dari 2 tahun lalu pihaknya telah mengurus segala administrasi.
“Bukan sedikit waktu, tenaga, pikiran serta dana yang telah terkuras”, ujar Rosidi.
Pihaknya mengaku kecewa karena tidak adanya keadilan terhadap aktivitas tambang timah legal yang mereka jaga dan kawal akan ditutup lantaran adanya intervensi oleh sekelompok massa tertentu. Akan tetapi sekelompok massa tertentu tersebut membiarkan aktivitas tambang timah illegal berkeliaran di laut, darat serta di hutan produksi dan hutan lindung.
Belum Pernah Dimediasi oleh Pemkab Basel
Lebih jauh ia mengatakan sangat kecewa dengan para pemimpin negeri di Bangka Selatan lantaran dianggap tidak adil. Alasannya pemerintah daerah tidak pernah mendudukan satu meja terhadap massa yang kontra dengan yang pro tambang.
