NASIONAL, BERITABANGKA.COM – Pemerintah pusat hingga daerah akan memasuki era baru. Pegawai Negeri Sipil (PNS) terus dikurangi dan diganti dengan pemanfaatan teknologi.

Pengurangan ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa tahun silam. Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam birokrasi melalui reformasi PNS.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Alex Denni, mengatakan ada tiga agenda transformasi birokrasi yang akan dijalankan. Pertama adalah transformasi organisasi yang kerap kali digaungkan oleh Jokowi.

“Harus ada layering, layer-layer yang panjang itu harus dipotong. Sekarang hanya tinggal dua. Eselon I dan Eselon II. Eselon III dan IV ditransformasi menjadi pejabat fungsional. Jadi organisasinya dulu,” ujarnya.

Dalam hal ini, Alex menjelaskan bahwa pada 5 tahun yang akan datang, para pejabat pelaksana akan berkurang sekitar 30-40% dengan rencana transformasi digital. Ini berarti, ratusan ribu PNS yang menjabat sebagai pelaksana akan terdampak.

Saat ini, kata Alex, ada hampir 38% dari total 4,2 juta ASN di Indonesia berstatus sebagai pelaksana. Sementara itu, sebanyak 36% lebih berstatus sebagai guru dan dosen.

Kemudian tenaga teknis, kesehatan, dan lain-lain tercatat sekitar 14%. Sedangkan sisa-sisanya yakni 10-11% merupakan pejabat struktural.

“Mungkin sekitar 600 ribu dari 1,6 juta yang melakukan pelaksana itu harus bertransformasi, upskilling/reskilling melakukan pekerjaan yang lain lebih value added atau by nature yang pensiun kita tidak ganti. Jadi harus ada negatif growth di sana. Kalau enggak, enggak lucu kita going digital tapi masih banyak padat karyanya di sana,” kata dia.

Begitu juga dengan honorer. Mulai 2023, tenaga honorer tidak diakui lagi. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan bisa menyelesaikan status honorer yang masih tersisa. Opsinya adalah mengikuti seleksi CPNS atau tenaga outsourcing apabila dibutuhkan.

Agenda kedua adalah sistem kerja yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Alex mengatakan di era digital, perlu ada perubahan transformasi pemerintahan yang jauh lebih adaptif menyikapi perubahan.

Agenda terakhir yaitu terkait dengan sumber daya manusia. Di mana manajemen sumber daya manusia akan menuju human capital tangguh. “Ini PR, khususnya di kedeputian SDM aparatur,” tegas Alex.