BANGKA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, menghadapi pemangkasan anggaran serius menjelang tahun anggaran 2026. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp48 miliar membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pada keuangan.

Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, mengatakan pemotongan tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan refocusing dan efisiensi anggaran nasional.

“Tahun 2026 kekurangan TKD diperkirakan luar biasa, mencapai Rp48 miliar. Pemerintah harus mengambil langkah tepat agar roda pelayanan tetap berjalan,” kata Hefi, Senin, 17 November 2025.

Pengetatan Anggaran Tak Terelakkan

Hefi menjelaskan, pemangkasan TKD itu menjadi sinyal semakin ketatnya kontrol pemerintah pusat terhadap penggunaan anggaran daerah. Pemkab Bangka Selatan, kata dia, akan mengoptimalkan potensi pendapatan lokal untuk menutup kekurangan fiskal.

Ia menyebutkan bahwa sejumlah kegiatan dipastikan akan terdampak. Beberapa agenda pembangunan bakal dipangkas, dialihkan, atau dievaluasi ulang untuk memastikan anggaran hanya mengalir pada program prioritas

“Trik mengikat tali pinggang pasti terjadi. Banyak kegiatan tidak akan berjalan atau dialihkan ke program yang lebih penting,”ucapnya.

Fokus pada Agenda Penting Saja

Menurut Hefi, penyaringan ulang terhadap kegiatan yang dinilai tidak selaras dengan kebijakan pimpinan menjadi langkah utama. Pemerintah daerah, katanya, harus memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak langsung bagi kepentingan masyarakat.

Situasi ini menuntut Pemkab Bangka Selatan bergerak lebih hati-hati sekaligus kreatif mencari ruang fiskal baru di tengah tekanan anggaran nasional yang kian ketat. (*)