BERITABANGKA.COM,BANGKASELATAN–

Pemerintah daerah kabupaten Bangka selatan akan gelontorkan uang senilai 37,5 miliar untuk dana alokasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) dengan target pembangunan lanjutan yang sudah direncanakan melalui reses dewan walaupun dilemanya Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) minim.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan Erwin Asmadi menjelaskan bahwa dengan dana itu dapat terserap secara merata pembangunan yang tersebar di Bangka selatan yang merupakan usulan aspirasi dari suara kalangan bawah sewaktu reses dewan.

“Pokir (pokok pikiran) DPRD Satu anggota mendapat dana 1,5 miliar rupiah,dan kalau kita melihat APBD kita ini hampir dikatakan minim,dari pokir ini dari 25 anggota DPRD dikalikan 1,5 miliar menjadi 37,5 miliar dari inilah penyerapan aspirasi sehingga pokir ini bisa menyebarkan pembangunan yang ada di kabupaten Bangka selatan didaerahnya masing-masing”ungkap Erwin.

Lanjutnya,untuk systematis koordinatornya diserahkan sepenuhnya kepada dinas terkait yang melanjutkan pembangunan.

“Untuk koordinatornya tinggal menunggu dari dinas-dinas terkait misalkan pokir kita dipembangunan jalan artinya subbidang nya didinas PU dan rehabilitasi pasar itu subbidang nya di Disperindagkopem dan DPRD hanya mendapatkan alokasi dan untuk pembangunan itu diserahkan ke masing-masing dinas”katanya.

Dengan aturan yang jelas dana itu sendiri dianggarkan setahun sekali oleh DPRD Bangka selatan.

“Untuk dana itu sendiri dikeluarkan pertahun dan memang ada aturannya” beber Erwin.

“Itukan sudah jelas DPA nya nanti ada penyampaian dengan dana 1,5 miliar itu akan digunakan oleh anggota dewan untuk kegiatan yang sudah disampaikan”ungkapnya.

Erwin menghimbau kepada rekan sejawatnya untuk paham dan mengerti fungsi dari dana tersebut untuk dikelola secara profesional

“Mudah-mudahan kawan-kawan mengerti ,dana aspirasi inikan hanya untuk melanjutkan pembangunan pada saat reses ,dan itu yang kita tampung artinya”kata Erwin.

Erwin berharap bahwa dengan adanya anggaran tersebut tidak untuk dikuasai secara pribadi.

“Saya berharap kepada kita semua (DPRD) ini tidak ada tujuan untuk menguasai kegiatan tersebut”harapnya.