Samsir menambahkan, jika APBD Perubahan ditetapkan 31 November 2020 dan menyisakan waktu 1,5 bulan untuk eksekusi, maka untuk mengeksekusi program fisik kemungkinan besar tidak dapat dilakukan.
“Yang memungkinkan hanya program non fisik. Dan ini sangat rentan terjadi penyimpangan apalagi digunakan pada program bansos, dan baru realisasi program covid-19.
Untuk itu kita harus ikut mengawasi realisasi program bansos yang berhubungan dengan covid-19 dan pembelian barang habis pakai. Apalagi ini menjelang Pilkada, jangan sampai dipolitisir pada saat diserahkan ke calon tertentu,” ujar Samsir.
F-KSKB DPRD Bangka Selatan, sebut Samsir, meminta Pemkab Bangka Selatan untuk secepatnya merealisasikan BLT kabupaten ke yang berhak menerimanya.
“Karena berdasarkan konfirmasi dengan Kepala Dinas Sosial pak Herman, sekarang pendataan sudah selesai dan dalam tahap penandatangan kerjasama dengan Kantor Pos untuk penyaluran, semoga ini terealisasi,” tambah Samsir.
Muncul Usulan Tidak Ada APBD Perubahan 2020
Samsir menyarankan agar secepatnya dilakukan penyampaian KUA-PPAS Perubahan 2020 karena pada jadwal ke tiga Pemkab Basel minta dijadwal ulang, artinya pada tanggal 1 Oktober 2020 akan ada Bamus baru lagi sehingga semakin mengurangi space time dalam membahas.
